Pihak Istana Tanggapi Situasi Politik Nasional Terkini, Berharap Semua Memikirkan Kepentingan Umum

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pihak Kantor Komunikasi Kepresidenan menanggapi situasi politik nasional saat ini terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi berharap semua pihak menjalankan peran berdemokrasi dengan tetap memikirkan kepentingan umum.

"Pesan yang bisa disampaikan adalah agar semua peran dalam demokrasi ini kita jalankan dengan memikirkan kepentingan umum," kata Hasan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (22/8/2024), dikutip Antara.

Baca Juga: DPR akan Ikuti Putusan Mahkamah Konstitusi jika Tanggal 27 RUU Pilkada Belum Disahkan

Menurutnya, proses demokrasi di Indonesia saat ini tampak luar biasa dan seluruh pemangku kepentingan memainkan peran dalam proses berdemokrasi.

Pihak Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), ungkap dia, melakukan perannya di ranah yudikatif.

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjalankan fungsinya di wilayah pembentukan undang-undang, sementara media dan masyarakat sipil juga menjalankan peran sebagai aktor demokrasi.

"Di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita melihat kebesaran kita sebagai sebuah bangsa," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasan juga menegaskan bahwa DPR RI sudah menyatakan bahwa tidak ada pengesahan revisi UU Pilkada.

Jika hingga tanggal 27 Agustus mendatang revisi UU Pilkada tersebut tidak disahkan, maka DPR akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK.

"Pemerintah dalam posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan mengikuti aturan yang berlaku saat ini," ungkap Hasan.

Baca Juga: Temui Massa Pendemo, Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman Dilempari Botol

Pemerintah, kata dia, berharap agar tidak ada disinformasi atau fitnah yang bisa memicu kericuhan dan kekerasan.

"Kita harus tetap harus menjaga kondusifitas agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu," imbuh Hasan Nasbi.