Kompas TV nasional peristiwa

Mengenang Janji Jokowi pada 2014 soal Jatah Menteri: Bukan Kabinet Politik, Kabinet Kerja

Kompas.tv - 19 Agustus 2024, 09:34 WIB
mengenang-janji-jokowi-pada-2014-soal-jatah-menteri-bukan-kabinet-politik-kabinet-kerja
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di IKN, Senin (12/8/2024) pagi. (Sumber: Tangkap Layar Kompas TV.)
Penulis : Iman Firdaus | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Jokowi kembali merombak kabinet pada hari ini, Senin (19/8/2024). Ini bukan perombakan kabinet yang pertama yang dia lakukan selama menjadi presiden sejak 2014 silam.

Kali ini perombakan dilakukan dua bulan menjelang pergantian presiden 20 Oktober mendatang. Banyak yang mempertanyakan efektivitas pemerintahan dan menteri dalam waktu yang relatif singkat tersebut.

Sejak awal menjadi presiden, Jokowi sudah menekankan tidak ingin membangun kabinet yang menekankan pada partai politik. Tercatat pada April 2014 silam, sebelum hari pencoblosan, Jokowi sudah berjanji akan membuat kabinet kerja.

Baca Juga: Jokowi Reshuffle Kabinet Hari Ini untuk Transisi Pemerintahan Prabowo

"Kita ingin membangun kabinet kerja, bukan kabinet politik. Saya akan ngotot untuk bangun kabinet kerja," ujar Jokowi di dalam pertemuan dengan Forum Pemred di Restoran Horapa, Jalan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 15 April 2014 silam,  dikutip Kompas.com 

"Beban masalah kita di Indonesia berat. Saya ndak ingin menteri kita nanti sibuk urus partai, saya bilang ndak ada." Pernyataan Jokowi direspons positif sejumlah pemimpin redaksi media massa yang hadir. Ada yang mengangguk-angguk. Ada juga yang mengangkat dua jempolnya untuk Jokowi serta ada juga yang langsung menyambut pernyataannya dengan tepuk tangan. Hampir semua pemred media massa hadir dalam pertemuan ini.

Baca Juga: Ukraina Makin Gencar Serang Rusia, Hancurkan Jembatan Strategis Kedua dalam Sepekan

Sebelumnya, Jokowi pernah pula mengatakan, jika dia terpilih menjadi presiden di Indonesia, kabinet menteri akan lebih banyak diisi oleh orang profesional ketimbang dari partai politik seperti yang terjadi selama ini. 

Jika satu partai cukup, ya sudah Menurut Jokowi, percuma mengembangkan "koalisi gemuk" tetapi ujung-ujungnya membebani si penguasa pemerintahan dengan bagi-bagi kursi. Dia pun lalu bertutur soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh beberapa waktu lalu.

"Saya ngomong apa adanya, ketemu Pak Surya Paloh kemarin ndak ada satu pun soal cawapres atau menteri. Saya cerita aja apa yang mau saya lakukan, salaman, sudah, selesai," ujarnya.

"Kalau Nasdem satu saja cukup (untuk koalisi), ya sudah. Kita itu harus punya keberanian untuk melakukan itu. Kalau ndak, ya kita begini terus. Bagi-bagi kursi," ujar mantan Wali Kota Surakarta tersebut. 


Kendati demikian, Jokowi sadar strategi politik itu mengandung banyak risiko. Namun, lagi-lagi Jokowi mengaku tidak gentar. Dia berkaca dari peta koalisi PDI-P dan Gerindra di Jakarta yang hanya 17 persen suara, program unggulannya tetap berjalan.

"APBD jadi mundur, ya itu konsekuensi saja. Tapi nyatanya kan program-program tetap berjalan. Itu saja," ujar Jokowi. "Kalau di-backup rakyat dan media, saya tidak takut," katanya, 10 tahun silam.




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x