Megawati akan Bertemu Jokowi di Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dipastikan akan menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

"Mantan Presiden dan Wakil Presiden itu yang hadir itu Megawati tadi pagi konfirmasi hadir, kemudian Bapak Try Sutrisno, Pak Jusuf Kalla, Pak Budiono yang hadir," kata Sekjen DPR Indra Iskandar di gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

Artinya, Megawati akan bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi pada hari ini, setelah keduanya tak lama berjumpa. 

Baca Juga: Megawati Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI Hari Ini, SBY Absen

Diketahui, sejak gelaran Pilpres 2024 lalu, keduanya belum pernah bertemu kembali. Bahkan, saat perayaan Idulfitri 1445 Hijriah tak melakukan silaturahmi. 

Sebelumnya, Megawati mengaku hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. Meski demikian, ia menegaskan tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Berdasarkan keterangan pers dari DPP PDI-P, disampaikan Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024). Megawati mulanya mendengar banyak yang menyoroti soal relasi dirinya dengan Jokowi. 

"Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," kata Megawati dalam keterangannya, Senin.

Megawati menilai, keinginan memperpanjang masa jabatan presiden melanggar konstitusi. Ia pun mengajak ahli hukum yang datang di acara tersebut untuk mengangkat tangan apakah setuju dengan perkataannya itu. 

Baca Juga: Jokowi Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Terakhir dalam Sidang Tahunan DPR, MPR, dan DPD RI Hari Ini

"Mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak. Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujar dia.