Soal Ada yang Ingin Ambil Alih PDI-P, Pengamat: Kalau Kader ingin Jadi Ketua Umum Sah-Sah Saja

JAKARTA, KOMPAS.TV – Diektur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, berpendapat sah-sah saja jika seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ingin menjadi ketua umum partai tersebut.

Qodari menyampaikan pendapat tersebut dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (15/8/2024) mnjawab pertanyaan mengenai pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang mengatakan ada pihak ingin megambil alih partai berlambang banteng moncong putih itu.

“Catatan saya ada tiga ya. Pertama, kalaupun misalnya ada keinginan seseorang untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan, apa itu salah? Kalau orang jadi kader partai politik, (kemudian) ingin jadi ketua umum, saya kira sah-sah saja itu,” ungkapnya.

“Kecuali kalau PDI Perjuangan sudah menjadi partai tertutup, menjadi partai keluarga trah murni. Tapi setahu saya nggak ada di AD/ART nya yang melarang selain keluarga Bung Karno untuk jadi ketua umum,” lanjutnya.

Baca Juga: Rakyat Indonesia Belum Adil dan Makmur, Megawati: Salah Pemimpinnya!

Oleh sebab itu, kata dia, harus diluruskan terlebih dulu bahwa seorang kader PDI-P boleh memiliki niat untuk menjadi ketua umum.

“Jadi saya kira harus diluruskan dulu, kalau ada orang mau jadi Ketua Umum PDI Perjuangan dan dia kader PDI Perjuangan, menurut saya itu boleh. Justru pikiran-pikiran bahwa tidak boleh ada pengganti Bu Mega, itu pikiran yang tidak demokratis.”

Mengenai upaya mengambil alih PDI Perjuangan yang kemudian membuat Megawati batal pensiun, Qodari justru mempertanyakan persoalannya di mana.

“Sekarang yang jadi pertanyaan saya yang jadi titik soal ini sebenarnya apa? Karena ada yang mau ambil alih atau karena Bu Meganya memang nggak mau pensiun dari PDI Perjuangan.”

“Catatan saya kan Bu Mega ini kan sudah berapa tahun ini jadi Ketua Umum PDI Perjuangan,” tambahnya.

Saat Ni Luh, host program itu menanyakan bahwa Megawati mendapat restu dari para kader, Qodari membenarkan. Namun, menurutnya, jika bicara tentang partai politik demokrasi, tidak boleh menjabat terlalu lama.

“Kalau bicara tentang partai politik demokrasi, katanya nggak boleh menjabat terlalu lama, kalau ada ide dan gagasan untuk menjabat lebih lama maka itu melanggar demokrasi.”

“Nah, sekarang apakah itu hanya berlaku pada tataran negara atau juga berlaku pada tataran partai politik. Jadi menurut saya itu juga suatu persoalan,” tambahnya.

Baca Juga: PKB Respons Pernyataan Megawati soal Ada yang Mau Ambil Alih PDIP

Ketiga, ia juga menyinggung mengenai adanya sinylemen bahwa kekuasaan sekarang bukan untuk kesejahteraan rakyat.

Hal itu menurut dia tidak berlaku bagi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

“Pertama, Pak Jokowi banyak memberikan bantuan pada masyarakat terutama pada masa Covid. Kedua, banyak membangun infrastruktur untuk kepentingan rakyat. Lalu hilirisasi agar dananya bisa untuk pembangunan.”

“Kalau ada sindiran bahwa kekuasaan bukan untuk rakyat, itu pasti bukan zamannya Pak Jokowi tapi zaman presiden yang lain,” tambah Qodari.