Rais Aam Beri Mandat Ketua Umum PBNU Benahi PKB, Gus Yahya: Kalau Perlu Kita Undang Pak Muhaimin

SURABAYA, KOMPAS.TV – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar memberikan mandat kepada Ketua Umum (Ketum) PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) di Pesantren Miftahussunnah Surabaya, Jawa Timur, Selasa (13/8/2024).

Mandat yang diberikan Rais Aam PBNU kepada Ketum PBNU untuk membenahi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Kebetulan hari ini saya berada di Surabaya dan dipanggil beliau (KH Miftahul Akhyar) untuk sowan. Beliau memberikan mandat ini," kata Gus Yahya, dikutip Kompas.com.

Pemberian mandat tersebut dilakukan setelah pada Senin (12/8/2024) kemarin puluhan kiai berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Baca Juga: Puluhan Kiai Minta PBNU 'Perbaiki' PKB, Sebut Dulu Diancam Carok demi Mendirikan Partai

"Nanti rumusan-rumusan akan dimatangkan," jelasnya.

Bagaimana hubungan ormas keagamaan PBNU dengan Partai PKB yang masing-masing memiliki pimpinan tersendiri secara manajemen organisasi?

Menurut Gus Yahya, hubungan yang kurang harmonis antara PBNU dan PKB sudah terjadi sejak 15 tahun terakhir.

"Sebenarnya masalah ini sudah lama, hanya saja belum pernah dilakukan upaya-upaya yang serius dan masif," tuturnya.

Mengutip pemberitaan Antara, Selasa (13/8/2024), Gus Yahya mengaku akan mengundang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar jika memang diperlukan.

"Ya nanti kalau perlu kita undang Pak Muhaimin Iskandar," kata Gus Yahya ketika ditemui wartawan di kediaman Rais Aam K.H. Miftachul Ahyar di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Selasa.

Pihaknya mengundang Muhaimin Iskandar untuk berbicara dengan KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni (tim panitia khusus bentukan PBNU) mengenai adanya mandat Rais Aam PBNU untuk memperbaiki PKB.

"Segera, ini kan berkeputusan sebetulnya. Ini kan sebetulnya kemarin ada jeda sedikit karena kiai-kiai mengundang untuk pertemuan di Jombang," ujarnya.

Baca Juga: Said Aqil Minta PKB Jadikan Kritikan PBNU Bak Jamu: Pahit Tidak Apa, Asal Sembuh

Menurut Gus Yahya, PBNU bukan ingin mencampuri keputusan politik atau operasi politik atau apa pun yang dilakukan PKB karena NU tidak lagi campur tangan dalam politik praktis.

Namun, pihaknya ingin mengupayakan agar ada perbaikan-perbaikan di dalam PKB sehingga kembali pada desain awal sebagaimana dulu yang dijanjikan oleh ormas tersebut.

"Ya sekarang Dewan Syuro ndak ada kewenangan sama sekali. Nah, ini kan sudah sama sekali berbeda dari desain awal ketika NU mendirikan," ujarnya.