JAKARTA, KOMPAS.TV - Relawan Pro Jokowi atau Projo membantah ada operasi penjegalan dan kotak kosong di Pilkada Jakarta. Projo menyebut isu kotak kosong Pilkada Jakarta hanyalah narasi yang sengaja dikembangkan.
Hal tersebut disampaikan oleh Bendahara Umum Projo Panel Barus untuk Pilkada Jakarta 2024, Jumat (9/8/2024).
“Berkembangnya narasi kotak kosong di Pilkada Jakarta dan penjegalan terhadap 1 partai yaitu PDIP, DPP Projo memandang tidak ada skenario kotak kosong. Ini hanya narasi yang dikembangkan. Enggak ada upaya penjegalan,” kata Panel Barus.
Menurut Panel, yang terjadi jelang pilkada adalah partai-partai melakukan kalkulasi kekuatan untuk bisa mengusung calonnya dan memenangkan pertarungan.
Baca Juga: Respons Anies soal Akan Berhadapan dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta: Sederhana Itu
“Projo melihat ada dinamika di mana partai-partai yang mendukung calon tertentu, mungkin sedang melakukan kalkulasi ulang calon tersebut, bisa menang atau tidak,” ujar Panel.
Dalam Pilkada Jakarta, Panel menuturkan Projo mendukung Ridwan Kamil. Sebab menurut Panel, petahana dalam beberapa kali Pilkada Jakarta tidak pernah memenangkan pertarungan.
“Kalau dari awal Projo mendukung Ridwan Kamil, karena petahana tidak pernah menang. Kita siap mendukung Ridwan Kamil dengan cara-cara yang baik bermartabat,” ucap Panel.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan dirinya menerima laporan perihal adanya upaya mengganjal pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
Baca Juga: PAN: KIM atau KIM Plus Putuskan Bersama Cagub dan Cawagub Pilkada Jakarta
“Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan,” kata Hasto di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).
Oleh karena itu, Hasto pun menegaskan PDIP akan mengawal Pilkada 2024 agar berjalan dengan sehat.
“Ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat. Karena itu lah PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi pilkada dapat terus berlangsung sehat,” ucap Hasto.
“Dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapapun, partai manapun, kader manapun. Karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan.”
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.