Anies soal Terancam Ditinggalkan PKS di Pilkada Jakarta: Kita Ikuti Sikap Resmi

JAKARTA KOMPAS.TV - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan merespons isu soal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan meninggalkannya pada Pilkada DKI Jakarta. Anies menegaskan hanya ingin mengikuti sikap resmi PKS sebagai rujukan dalam bersikap.

Demikian Anies Baswedan merespons dinamika politik jelang Pilkada Jakarta 2024, Jumat (9/8/2024).

“Alhamdulillah secara resmi kita belum mendengar apa-apa. Jadi kalau kabar-kabar angin banyak sekali, spekulasi banyak sekali,” ucap Anies.

“Kita ikuti sikap resmi karena itulah sikap yang menjadi rujukan kita semua. Dan kita tahu bahwa proses pendaftaran itu 27 sampai 29 Agustus. Masih berapa hari lagi nih? 18 sampai 20 hari ya? Kita lihat saja perkembangannya.”

Baca Juga: PKS Diisukan Gabung ke KIM, Ini Respons Anies Baswedan

Anies juga merespons soal isu Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan menjegal langkahnya pada Pilkada Jakarta. Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mengatakan mendapat laporan perihal adanya upaya menjegal Anies untuk Pilkada Jakarta.

“Ya saya dengar komentarnya Pak Sekjen PDIP, I feel you Pak Hasto,” ucap Anies.

Sebelumnya secara terpisah kemarin, Hasto menyampaikan bahwa dirinya menerima laporan perihal adanya upaya mengganjal pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

“Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan,” kata Hasto di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Oleh karena itu, Hasto pun menegaskan PDIP akan mengawal Pilkada 2024 agar berjalan dengan sehat.

Baca Juga: Anies Baswedan Buka Suara soal Isu Penjegalan Dirinya di Pilkada Jakarta: Itu Semua Spekulasi

“Ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat. Karena itu lah PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi pilkada dapat terus berlangsung sehat,” ucap Hasto.

“Dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapapun, partai manapun, kader manapun. Karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan.”