Presiden Jokowi Respons soal Anggaran Upacara HUT ke-79 RI Membengkak

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons soal membengkaknya biaya penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI 2024.

Menurut dia, dengan menyelenggarakan perayaan di dua lokasi, yaitu di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta menjadi alasan bahwa anggaran yang digelontorkan kini lebih banyak. 

"Ya, namanya dulu hanya di satu tempat, ini kan ada transisi sehingga jadi di dua tempat. Tapi kan bukan lompatan, yang anu, saya kira biasa, wajar dan juga anggarannya di Setneg (Kementerian Sekretariat Negara)," kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan terjadi pembengkakan biaya penyelenggaraan upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia karena dilakukan di dua lokasi. Namun demikian, Pratikno memastikan pembengkakan anggaran terkait HUT ke-79 RI tidak terlalu signifikan.

Baca Juga: Padat, Jokowi Gelar Sidang Kabinet Perdana hingga Persiapan Jelang Kemerdekaan Indonesia di IKN

Demikian Pratikno saat dikonfirmasi soal anggaran HUT ke-79 RI, Selasa (6/8/2024).

“Ya karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya, tetapi enggak signifikan,” ujar Pratikno.

Pratikno lebih lanjut ditanya perihal berapa angka pembengkakan yang terjadi karena penyelenggaraan upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dilakukan di dua Lokasi, mengaku tidak hafal dan menyebut Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono lebih tahu.

“Oh enggak hafal lah saya. Anu mungkin Pak Kasetpres yang lebih tahu,” ujar Pratikno.

Sementara, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah transparan terkait anggaran untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN. 

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat secara detail dan transparan soal anggaran yang dikeluarkan untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN.

Baca Juga: Dorong Anak Muda Buka Peluang Usaha, Pemkab Sitaro Gelar Pelatihan Barista
 
"Intinya pemerintah harus transparan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Agar masyarakat memahami apa yang terjadi dan seberapa besar kebermanfaatan penggunaan anggaran tersebut," kata Guspardi dalam keterangannya, Kamis (8/8/2024).