Silfester Matutina sebut Jokowi Tak Mau Jabatan 3 Periode, Singgung Oknum Menteri Penjilat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina sebut ada dua  menteri yang menjadi penjilat bagi Presiden Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Silfester Matutina untuk menegaskan Presiden Jokowi tidak pernah menginginkan jabatan tiga periode atau pun perpanjangan jabatan seperti disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Itu tiga periode dan juga perpanjangan, Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa itu menampar dan mempermalukan beliau. Dan ketika perbicangan kami dengan presiden,  belum pernah presiden meminta tolong kami untuk wacana ini agar diproses,  membantu proses ngomong ke MPK, DPR terus mengorganisir masyarakat,  nggak ada,” tegas Silfester dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV dengan tema ‘Jokowi dan Megawati akan Silaturahmi?, Kamis (8/8/2024).

Baca Juga: Ketua TKN Prabowo-Gibran sebut Megawati Dikasih Info Salah soal Jokowi Ingin 3 Periode

“Hanya ada satu relawan saja ya dari sekian ratus, hanya satu dan juga ada dua oknum menteri yang itu memang penjilat,” kata Silfester yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.  

Di sisi lain, Silfester juga menyampaikan. tidak boleh ada anggapan seolah-olah apa yang disampaikan oleh Megawati selalu benar. Sebab dalam konteks tiga  periode atau perpanjangan jabatan, apa yang disampaikan Megawati bersumber dari informasi bohong.

“Nggak usahlah terlalu seolah-olah ini Ibu Mega paling benar gitu loh, apa yang dikatakan Bu Mega ini kebohongan yang dapat info dari orang yang juga tukang bohong,” ujar Silfester.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku jika hubungannya dengan Presiden Joko Widodo baik-baik saja. Hanya saja, Megawati menolak dengan tegas wacana tiga  periode karena melanggar konstitusi.

Baca Juga: Silfester Respons Pernyataan Megawati: Pak Jokowi Tidak Pernah Wacanakan Tiga Periode, Juga Tak Mau

“Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok,” kata Megawati  saat menghadiri agenda penyerahan bendera duplikat bendera pusaka kepada seluruh kepala gubernur yang digelar di Balai Samudra, Jakarta, pada (5/8/2024)..

“Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak.  Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan,” tambah Megawati.