Silfester Respons Pernyataan Megawati: Pak Jokowi Tidak Pernah Wacanakan Tiga Periode, Juga Tak Mau

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina atau relawan Jokowi menyebut Presiden Joko Widodo tidak pernah menginginkan perpanjangan masa jabatan sebagai presiden hingga ketiga kalinya.

Hal itu disampaikan Silfester Matutina dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV dengan tema ‘Jokowi dan Megawati akan Silaturahmi?, Kamis (8/8/2024).

“Masalah tiga periode dan perpanjangan itu, Pak Jokowi sama sekali tidak pernah mewacanakan atau mengkoordinasikan, dan juga tidak mau,” ucap Silfester.

Silfester menuturkan, dirinya adalah bagian dari orang yang mengetahui situasi tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga: Politikus PDIP soal Pilkada Jakarta: Semua Partai Sudah Condong ke Ridwan Kamil

“Saya ini termasuk orang yang ada ketika situasi tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden, saya pun menentang, kalau kita ngomong begini kan ini hanya bisa-bisanya aja, tapi hasil dari omongan kita itu ada buktinya,” kata Silfester.

“Kalau ada tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden, Pak Jokowi itu bersama kami ya relawan Jokowi itu tidak membikin acara mendukung Pak Ganjar yaitu Nusantara Bersatu, yang mana disitu Pak Jokowi mengatakan bahwa ada rambut putih dan juga dahi berkerut, intinya itu, Pak Jokowi juga di satu situasi di Semarang itu di Jawa Tengah kalau nggak salah itu menemukan Pak Prabowo dan Ganjar di pematang sawah.”

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku hubungannya dengan Presiden Joko Widodo baik-baik saja. Hanya saja, Megawati menolak dengan tegas wacana 3 periode karena melanggar konstitusi.

Baca Juga: Politikus PDIP Yakin Pilkada Jakarta Ridwan Kamil Didampingi Kaesang Lawan Kotak Kosong

“Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok,” kata Megawati.

“Mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak. Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan,” kata Megawati.