Bantah Isu Kelangkaan, Kemendagri Pastikan Stok Blanko e-KTP Aman

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, pada Rabu (7/8/2024) membantah isu kelangkaan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Pejabat tinggi Kemendagri ini menegaskan bahwa sejak Juli 2023 hingga saat ini, tidak pernah terjadi kelangkaan blanko e-KTP di seluruh Indonesia.

"Saya jamin sejak Juli 2023 sampai dengan saat ini tidak ada kelangkaan blanko KTP el. Sekarang stok kami saja ada 6,8 juta," ungkap Teguh dikutip dari Kompas.com.

Teguh menyampaikan bahwa hingga semester I-2024, jumlah wajib KTP yang telah melakukan perekaman e-KTP mencapai 202.054.251 jiwa atau sekitar 97,19 persen dari total wajib KTP di Indonesia.

Baca Juga: Update Bansos PKH Tahap Agustus 2024, Klik cekbansos.kemensos.go.id untuk Cek Pencairan Pakai KTP

Untuk memastikan distribusi blanko e-KTP yang merata, Kemendagri rutin mengadakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di setiap daerah melalui forum yang diselenggarakan dua minggu sekali.

Pihak Kemendagri juga memantau kebutuhan blanko di tiap daerah dan siap memberikan teguran jika ada daerah yang terlambat mengajukan permintaan blanko.

"Kami sampaikan kepada Dinas Dukcapil, saya tekankan kepada Kepala Disdukcapil Provinsi 'You koordinir daerah mana yang kurang'. Dan sistem kami punya data kan, kenapa ininya kurang tapi belum ada permintaan? Kami support," kata Teguh.

Kemendagri juga berupaya keras menghilangkan potensi pemungutan liar (pungli) yang mungkin timbul akibat isu kelangkaan blanko e-KTP. Teguh menyoroti kemungkinan adanya oknum yang memanfaatkan isu ini untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga: Resmi, Ini Formasi CPNS 2024 BSSN dan Link Pendaftarannya, Tersedia untuk 141 Orang

"Mungkin dengan alasan tidak ada blanko KTP el dia menawarkan jasa-jasa tertentu, ini sumber-sumber, benih-benih terkait pungli. Tapi tidak ada (kelangkaan blanko). Sebenarnya siapa yang ngomong itu apakah memang oknum di Dinas Dukcapil atau ada oknum di luar yang mencoba membuat air keruh sehingga ada kesempatan tindakan-tindakan yang tidak pas," kata Teguh.