ICW Desak KPK Tindaklanjuti soal Blok Medan: Ada Indikasi Itu Walkot Medan atau Istrinya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti keterangan saksi perihal blok Medan dalam proses persidangan dugaan tindak pidana korupsi eks Gubernur Maluku Utara. Sebab keterangan soal blok Medan diduga melibatkan nama Wali Kota Medan Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu.

Demikian Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

“ICW mendesak agar KPK menindaklanjuti keterangan saksi dalam proses persidangan dugaan tipikor eks Gubernur Maluku Utara terkait dengan blok Medan, karena disebutkan ada indikasi di balik blok Medan itu adalah Wali Kota Medan atau istrinya, dan ini yang harus ditelusuri oleh KPK” ucap Kurnia.

Menurut Kurnia, ada banyak cara yang bisa dilakukan KPK untuk menelusuri dugaan tipikor blok Medan.

Baca Juga: Pratikno sebut Pembengkakan Biaya HUT ke-79 RI Tidak Signifikan

“Misal KPK dapat kerja sama minta data ke Kemenkumham untuk telusuri perusahaan apa di balik blok Medan tersebut, apakah secara langsung dimiliki oleh Wali Kota Medan atau keluarganya, atau mungkin mereka menjadi beneficial ownership dari perusahaan di dalam kelompok blok Medan tersebut,” ujar Kurnia.

“Selain itu, KPK juga dapat panggil saksi tersebut kembali untuk tanyakan kebenaran informasi itu, bahkan juga panggil orang-orang yang disebut dalam proses persidangan, salah satunya adalah Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai saksi, baik saksi di persidangan maupun saksi di penyidikan, seandainya ada penyidikan yang masih berlangsung.”

Selain itu, Kurnia menyebutkan KPK juga bisa menelusuro dalam kaitan apa pejabat Maluku Utara terbang ke Medan untuk bertemu dengan pengusaha Medan.

Baca Juga: Megawati Sebut Hubungannya Baik dengan Jokowi, Pratikno Pastikan Belum Ada Jadwal Pertemuan

“Ini yang harus ditindaklanjuti KPK, ini penting agar proses penanganan perkara terang benderang. Ketika ada indikasi praktik korupsi lain terkait pengurusan izin usaha pertambangan, maka KPK harus perlebar prosesnya dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan yang baru,” jelas Kurnia.

“Ini penting agar perkara segera terungkap dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam korupsi izin usaha pertambangan di provinsi Maluku Utara.”