Hasto PDI-P Respons Jokowi yang Minta Maaf ke Rakyat: Harusnya Mempertanggungjawabkan Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto merespons ihwal pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengeluarkan pernyataan permintaan maaf ke rakyat Indonesia jelang lengser pada 20 Oktober mendatang. 

Menurut dia, sebagai seorang pemimpin negara, seharusnya Presiden Jokowi mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang dibuatnya selama memimpin Indonesia hampir 10 tahun. 

Hasto mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.

Baca Juga: Projo Jawab Pihak yang Kritik soal Permintaan Maaf Jokowi: Anda Sehat?

"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2024).

Ia menyebut, berbagai kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.

"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," kata Hasto.

Sebelumnya, permohonan maaf Jokowi disampaikan saat acara 'Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka' di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/8) malam.

Jokowi meminta maaf jika ada kesalahan atau kekhilafan selama memimpin Indonesia sejak 2014. Mantan wali kota Solo itu mengaku tidak bisa menyenangkan semua pihak ketika menjabat.

Baca Juga: [FULL] Tanggapan Kaesang hingga PDIP soal Jokowi Minta Maaf di Akhir Masa Jabatan

"Bapak/Ibu sekalian, Saudara-Saudara sebangsa dan se-Tanah Air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.