Ngabalin: Jangan Banyak yang Sakit kalau Tim Prabowo-Gibran Duduk Jadi Komisaris BUMN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan proses penunjukan pengisi posisi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah sesuai prosedur yang ditetapkan. 

Dia membantah pandangan publik ihwal adanya bagi-bagi jabatan komisaris BUMN kepada orang-orang yang dahulunya menjadi bagian dari tim kampanye Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

"Jadi semua orang yang duduk menjadi komisaris BUMN itu pasti adalah orang orang yang diketahui kapasitasnya, kapabilitasnya, pengalamannya, dan waktunya untuk mereka," kata Ngabalin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/8/2024). 

Baca Juga: Erick Thohir Tunjuk Politikus Partai Demokrat Andi Arief Jadi Komisaris PLN

"Jadi jangan banyak yang sakit kalau tim Prabowo-Gibran yang duduk (jadi komisaris BUMN). Kan baru sedikit, butuh beberapa lagi banyak kan itu," sambungnya.  

Selain itu, kata Ngabalin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah ikut campur dalam mengatur posisi komisaris di BUMN. 

Sebab, penunjukan komisaris murni dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Ya, Pak Erick ambil keputusan, di sidang kabinet disampaikan ke Bapak Presiden. Dari pengalaman saya itu seperti itu prosesnya, maka saya confident kasih tahu ke teman-teman semua. Tak ada sembunyi-sembunyi itu lah," ujarnya.

Ia meyakini orang-orang yang ditunjuk Erick menjadi komisaris BUMN, memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik dalam mengelola perusahaan. 

"Ya, pasti. Saya tahu betul. Karena pasti dia akan melewati hal tadi dan dia mewakili pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Jadi saya mengerti," kata Ngabalin.

Baca Juga: Erick Thohir Tunjuk Fauzi Baadilla Jadi Komisaris Pos Indonesia, Berikut Susunan Direksinya

Terbaru, Erick Thohir menunjuk mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang juga politikus Partai Gerindra, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menjadi Komisaris Independen.