PDIP Serahkan Surat Dukungan untuk 7 Pasangan Calon yang Akan Maju Pilkada di Daerah Jawa Timur

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan surat dukungan untuk tujuh pasangan calon kepala daerah di Jawa Timur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Ketujuh pasangan calon kepala daerah tersebut akan maju di Pilkada Kota Surabaya, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Sumenep.

Berikut nama-nama pasangan calon yang mendapatkan rekomendasi PDIP:

Eri Cahyadi-Armudji untuk bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya.

Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko untuk bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi.

Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti untuk bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulung Agung.

Baca Juga: Pasang Badan untuk Kader PDIP, Megawati: Hasto Jangan Takut Jika Benar!

Bambang Riyanto-Bayu Setyo Kuncoro untuk bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.

Habib Zainal Abidin-Sri Setyo Pertiwi untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo.

Nyai Mundjidah Wahab-Sumrambah sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang.

Sementara untuk Sumenep diberikan kepada pasangan Achmad Fauzi-KH Imam Hasyim sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati.

Meurut Ketua DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah, dari tujuh pasang kandidat tersebut sebagian besar kader tulen partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Hal ini sekaligus untuk menegaskan peran partai sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan. Dengan demikian, bukti kaderisasi di PDIP berjalan dengan baik," kata Said kepada wartawan, Selasa (30/7/2024), dikutip Tribunnews.com.

Ia menjelaskan, partai politik bukan hanya menjadi perahu sewaan untuk pencalonan dan proses selanjutnya terserah calon.

"Rusak kehidupan demokrasi dan kualitas kepemimpinan di daerah kalau partai politik memposisikan diri seperti itu," ujarnya.

Baca Juga: Pilkada Jakarta: Anies Ungkap Masih Bahas Bacawagub, PDIP Ungkap Butuh Koalisi Usung Bacagub

PDIP, lanjut Said, bukan sekadar memberikan surat dukungan, tetapi memastikan ideologi dan program politik kerakyatan partai dituangkan dalam program pembangunan di daerah oleh para calon.

"Kita juga ingin Pilkada ini tidak berbiaya mahal. Sehingga peluang korupsi bisa diminimalisir sejak pencalonan. Oleh sebab itu, semua partai politik harus mengedepankan kualitas dan integritas calon pemimpin," ucap Said.