Megawati Tak Setuju UU TNI-Polri Direvisi: Saya Nggak Ngomong Sembarangan

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku tak setuju dengan keputusan DPR RI yang akan merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). 

Hal itu dikatakan Megawati dalam pidato politiknya di Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

"Kalau saya ngomong gini, Ibu Mega enggak setuju (UU TNI-Polri direvisi), ya enggak setujulah. Kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Mbok enggak usah deh di ini-ini dulu. Sampai saya bilang gini, kalau disetarakan artinya kalau AURI (TNI-AU)-nya punya pesawat berarti polisinya juga harus punya pesawat dong," kata Megawati. 

Baca Juga: UU TNI Direvisi dan TNI Beribisnis, Al Araf: Tidak Perlu Adanya Revisi UU TNI | SATU MEJA

Ia mengatakan, penolakannya terhadap revisi UU TNI-Polri itu bertujuan baik. 

"Saya kalau ngomong cerewet tapi semuanya ada kebenarannya. Saya enggak ngomong sembarangan apalagi kalau sudah urusan hukum," katanya.

Sebelumnya pada Mei 2024, Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Kemudian DPR RI juga menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diajukan Baleg DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Baca Juga: Usia Pensiun Prajurit TNI Akan Diperpanjang, Moeldoko: Hemat Anggaran | ROSI

Sejauh ini, pemerintah melalui Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait TNI dan Polri, Imigrasi, dan Kementerian Negara telah sampai pada proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh kementerian terkait.