PKB Minta PBNU Tak Intervensi Parpol: Organisasi Keulamaan Jangan Menyerobot yang Bukan Hak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengkritik pembentukan pansus Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menyelidiki masalah dengan PKB. Jazilul menilai penunjukkan utusan tersebut sebagai intervensi terhadap independensi PKB sebagai partai politik.

Jazilul menyebut PBNU sudah melampaui batas kewenangan sebagai organisasi kemasyarakatan dengan penunjukkan utusan tersebut. Kata dia, PKB tidak akan menanggapi utusan dari PBNU karena merasa tidak ada masalah selama ini.

"Jadi, disayangkan organisasi yang didasari keulamaan ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau menyerobot, mau ambil alih, mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu pantang bagi ulama,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Baca Juga: Pertanyakan Hubungan PBNU dengan Pansus Haji, Politikus PKB: Jangan-Jangan Ikut Ngurus

Jazilul mengatakan kalangan internal PKB solid menolak intervensi atau upaya akuisisi dari luar, termasuk PBNU. Menurutnya, utusan yang ditetapkan PBNU tidak sesuai dengan ketentuan parpol yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2011.

"Utusan apa itu? Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang partai politik. Dengan sendirinya itu gugur, maka itu harus diabaikan. Kalau mengevaluasi silakan evaluasi semua. Mengevaluasi Indonesia juga boleh," kata Jazilul dikutip Kompas.id.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengumumkan pihaknya telah menunjuk utusan untuk mendalami masalah antara PBNU dengan PKB. Utusan yang ditunjuk adalah Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Waketum PBNU Amin Said Husni.

Kedua utusan itu disebut akan memberikan rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah yang perlu diambil terkait PKB. Namun, Gus Yahya enggan menegaskan apakah aktivitas utusan tersebut akan berujung pengambilalihan PKB dari kepemimpinan Muhaimin Iskandar.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaeman Tanjung menyebut tim utusan akan mulai bekerja pada Rabu (21/7) besok. Menurutnya, terdapat indikasi pembelokan sejarah pendirian PKB oleh kepemimpinan partai tersebut.

"Pleno PBNU ini kan sudah memberikan mandat kepada dua orang ini untuk menyusun personalianya, sekaligus menelusuri pihak-pihak yang terkait dengan indikasi pembelokan sejarah ini,” kata Sulaeman.

Baca Juga: Bahas soal PKB, Ketua Umum PBNU: Apakah Nanti Dikembalikan Jadi Organ NU, Kita Belum Tahu