Partai Demokrat Dorong Wacana Pemisahan Pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2029

JAKARTA, KOMPAS.TV – Partai Demokrat mendorong agar wacana pemisahan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden 2029 dipertimbangkan masak-masak.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di DPP Partai Demokrat, seusai menyerahkan rekomendasi kepada kandidat bakal calon kepala daerah sejumlah daerah, Kamis (25/7/2024).

“Jadi Partai Demokrat juga tentu menyambut baik sekaligus mendorong agar ini (pemisahan pileg dan pilpres) dibahas menjadi wacana yang baik untuk kita pertimbangkan masak-masak,” ucapnya, dikutip dari YouTube Partai Demokrat.

Awalnya, AHY menjawab pertanyaan mengenai apakah Demokrat setuju jika pileg dan pilpres pada Pemilu 2029 dilaksanakan terpisah.

Baca Juga: Ketum Demokrat AHY Serahkan 60 Surat Rekomendasi Calon Kepala Daerah

Ia menyebut, sejak awal pihaknya menyarankan hal itu, termasuk saat menerima kunjungan dari Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

“Sebetulnya itu yang sejak awal kami sarankan, Terakhir ketika kami menerima kunjungan dari Ketua MPR, Pak Bamsoet dan jajaran Wakil Ketua MPR RI laninnya, kami juga mendiskusikan hal tersebut, dan sebetulnya kita perlu mengkaji,” katanya.

“Tidak mengatakan bahwa serentak itu tidak baik, tapi kita perlu mengkaji kembali apakah lebih baik kalau kita pisahkan seperti terdahulu yaitu pileg dijalankan duluan baru sesudah itu pilpres,” tegasnya.

Menurutnya, ada beberapa pertimbagan yang dibahas saat itu.

Pertama, pihaknya ingin memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pemilih untuk mengetahui dan konsentrasi secara serius pada pileg.

“Jika dilakukan secara serentak, pengalaman selama ini sudah hampir pasti fokus masyarakat kita semua lebih memberikan panggung, ruang dan perhatian pada pilpres,” ujarnya.

“Tapi rasaya agak kurang fair, seharusnya juga kita memilih wakil-wakil rakyat terbaik dari berbagai aspek tentunya,” tambahnya.

Ia berpendapat masyarakat ingin wakil rakyat yang berkapasitas, integritas yang baik, dan visi misi yang jelas.

“Termasuk partai-partai politik ini kan punya kewajiban untuk menyampaikan apa saja visi misi dan program yang akan diperjuangkan jika kadernya terpilih menjadi wakil rakyat,” imbuhnya.

Kedua, kata dia, jika menggunakan tiket hari ini untuk pemilu atau pilpres lima tahun ke depan, mood rakyat bisa berubah dalam lima tahun.

Baca Juga: Erick Thohir Tunjuk Politikus Partai Demokrat Andi Arief Jadi Komisaris PLN

“Jadi tidak bisa kemudian relate dengan kondisi hari itu padahal pemilunya hari itu sedangkan menggunakan tiket lima tahun lalu,” tuturnya.

“Harapannya kalau dipisah, beda beberapa bulan misalnya antara pileg dan pilres, maka pileg sudah dengan mood dan perasaan rakyat saat itu,” harapnya.