Survei Litbang Kompas Pilkada Jatim: Elektabilitas Khofifah 26,8 Persen, Risma 13,6 Persen

JAKARTA, KOMPAS.TV – Hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2024 terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024 menunjukkan elektabilitas Khofifah Indar Parawansa sebesar 26,8 persen.

Survei tersebut dilakukan pada 20-25 Juni 2024, dengan melibatkan 500 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Timur.

Margin of error survei lebih kurang 4,38 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka ini didanai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Baca Juga: Litbang Kompas Rilis Hasil Survei Elektabilitas Bacagub Pilkada Jawa Timur! Lihat di Sini

Elektabilitas figur kandidat bakal calon Gubernur Jawa Timur lain yang terekam adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dengan 13,6 persen.

Sementara itu, dua nama lainnya, yakni Emil Elestianto Dardak dan Syaifullah Yusuf meraih kurang dari empat persen responden, yakni masing-masing 3,8 persen dan 1,8 persen.

Mengutip pemberitaan Kompas.id, Jumat (19/7/2024), Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meraih elektabilitas 0,8 persen, dan mantan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Marzuki Mustamar meraih 0,4 persen.

Sebanyak 1,8 persen responden memilih kandidat lain selain keenam kandidat tersebut, dan mayoritas responden, yakni sebesar 51,0 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Berdasarkan hasil tersebut, peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu menyebut peluang bagi kandidat lain masih terbuka luas.

Baca Juga: Hasil Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Anies, Ahok, RK dan Kaesang dalam Pilgub Jakarta

“Dengan masih banyaknya responden yang belum menentukan pilihan, artinya masih terbuka luas bagi kandidat lain (selain Khofifah). Kalau melihat dari elektabilitas yang kuat ada Risma di posisi kedua, yang paling memiliki pontensi,” kata Yohan kepada Kompas.com, Jumat.

“Tetapi tentu ada banyak variabel lain, seperti dukungan partai politik (parpol),” ujarnya melanjutkan.