Pendaftar Capim KPK Turun, ICW Sebut Potensi Konflik Kepentingan, Ancaman hingga Integritas

JAKARTA, KOMPAS.TV- Indonesia Corruption Watch (ICW) sebut potensi konflik kepentingan hingga proses seleksi yang menyingkirkan nilai integritas mengakibat turunnya pendaftar calon pimpinan dan dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan oleh Peneliti ICW Kurnia Ramadhana merespons turunnya pendaftar calon pimpinan dan dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Memang sedikit berkurang ketimbang di tahun 2019 lalu dan ini tentu karena realitas politik yang beberapa waktu lalu, tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi,” ucap Kurnia kepada Jurnalis Kompas TV Nandha Aprilianti, Selasa (16/7/2024).

“Masyarakat trauma untuk mendaftar dewan komisioner dan Dewas KPK karena melihat dari seleksi tahun 2019 lalu amat sangat banyak permasalahan di sana. Ada potensi konflik kepentingan, ada proses seleksi yang sama sekali menyingkirkan nilai integritas,” tambah Kurnia.

Baca Juga: Survei Ahok Tinggi di Pilkada Jakarta, Politisi PDIP: Warga Tidak Ingin Figur Minim Pengalaman

Kurnia lebih lanjut mengungkapkan, ICW sempat menyambangi sejumlah tokoh publik yang dinilai integritas dan berani untuk mau mendaftar sebagai capim KPK.

Namun, sejumlah tokoh yang didatangi mengaku tidak ingin mendaftar lagi baik untuk posisi capim atau pun dewas KPK karena menerima ancaman.

“ICW banyak menyambangi tokoh tokoh publik yang kami anggap berintegritas, berani dan kompeten. Mereka mengakui bahwa mereka benar-benar tidak mau mendaftar sebagai komisioner dan Dewas KPK, karena mereka diancam dalam proses seleksi komisioner tahun 2019 yang lalu,” kata Kurnia.

Oleh karena itu, kata Kurnia, ICW menanti pernyataan dari Presiden Joko Widodo untuk menjamin proses seleksi capim dan dewas KPK bersih dari intervensi politik.

Baca Juga: Bareskrim Polri Periksa Nikita Mirzani terkait Dugaan Promosi Judi Online

“Saat ini, kami menanti ada pernyataan dari pemerintah dalam hal ini presiden Jokowi, untuk menjamin proses seleksi tahun 2024 ini tidak ada intervensi politik,” ujar Kurnia.

“Mengembangkan nilai integritas yang paling penting tidak seperti proses seleksi tahun 2019 yang lalu, di mana proses seleksi tersebut menghasilkan orang orang bermasalah seperti Firli Bahuri maupun Lili Pintauli Siregar.”