3 Fraksi di Komisi IV DPR Usul Pembentukan Pansus Dugaan Mark Up Harga Impor Beras

JAKARTA, KOMPAS TV - Sebanyak tiga fraksi di Komisi IV DPR RI mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan mark up atau menaikkan harga impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun. Diperkirakan dugaan kerugian negara mencapai Rp 294,5 miliar. 

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka mengaku setuju jika pansus skandal mark up impor beras yang diduga menyeret nama Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Arief Prasetyo dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dapat secepatnya dibentuk.

“Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Suhardi Duka, kepada wartawan, Selasa, (9/7/2024).

Baca Juga: Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Penggelembungan Harga Beras Impor, Ini Penjelasan Bulog

Ia menduga murahnya harga beras yang diimpor ke Indonesia merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.

“Beras impor itu murah karena stok negara-negara produksi yang ada di gudang mereka sehingga rasanya kurang enak karena beras stok 6 bulan ke atas,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin turut mendukung dibentuknya pansus tersebut. Hal ini untuk membuka tabir gelap dari proses impor beras ke Indonesia.

“Sangat mendukung usulan (Pansus skandal mark up impor beras) tersebut,” katanya.

Pembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal tersebut. 

Menurut Andi Akmal, jika mark up impor beras tersebut benar adanya tentu akan melukai hati para petani dan rakyat Indonesia.

“Karena apabila benar sangat melukai hati petani dan rakyat Indonesia,” katanya.

Hal senada dikatakan, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan mengatakan, dirinya akan mendorong pembentukan pansus. Karena, ketersediaan beras menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Baca Juga: Harga Bahan Pokok Melambung Tinggi, Warga Kelurahan Karang Asem Dapat Bantuan Beras Gratis

“Iya nanti kita usulkan dan dorong (pembentukan pansus),” kata Daniel Johan.

Sebelumnya, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto menyatakan, pihaknya tidak pernah punya kontrak impor beras dengan perusahaan Vietnam. 

Penyataan itu ia sampaikan untuk menanggapi tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari Antara, Kamis (4/7/2024).