Ketua Komisi I DPR soal Serangan ke PDN Tak Punya Back Up: Masalah Kebodohan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai tidak adanya cadangan data atau back up yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara terhadap data Pusat Data Nasional (PDN) yang mengalami serangan siber ransomware, merupakan kebodohan. 

“Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola, Pak. Jadi, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun back up,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN yang dilakukan di Gedung Nusantara II, DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024), dikutip dari laman dpr.go.id.

Baca Juga: Komisi 1 DPR Dorong Kemkominfo dan BSSN Bentuk Satgas dan Crisis Center Usai PDN Diretas

Kemenkominfo memiliki dua Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yakni PDNS yang ada di Surabaya dan Serpong. Sedangkan, satu Pusat Data Nasional (PDN) yang berada di Batam.

Adapun serangan siber yang terjadi saat ini berlokasi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang ada di Surabaya, Jawa Timur.

BSSN merekomendasikan Kemenkominfo agar menyiapkan data cadangan. Dalam kasus ini misalnya, data dari PDNS 2 yang ada di Surabaya maupun PDNS 1 di Serpong seharusnya di-backup ke PDN yang ada di Batam.

“Ini kan kita enggak itung Batam backup kan karena cuma dua persen (data yang di-back up) kan, ya berarti itu bukan tata kelola, (pembobolan) data itu kebodohan saja sih, Pak”.

Ia menambahkan, pernyataan dua persen data PDN yang dicadangkan di Batam terbilang kecil, sehingga kurang diperhitungkan. Ia tegaskan, tidak adanya cadangan data ini bukanlah bentuk kurangnya tata kelola ketahanan siber karena memang tidak ada pengelolaan.

“Ini kan kita enggak itung Batam backup kan karena cuma dua persen (data yang di-back up) kan, ya berarti itu bukan tata kelola, (pembobolan) data itu kebodohan saja sih, Pak,” tegasnya.

Baca Juga: Menhan Prabowo Absen Rapat di DPR, Ketua Komisi 1 Meutya: Ini Bukan Sesuatu yang Harus Level Menteri

Kepala BSSN Hinsa Siburian sebelumnya menyampaikan pengakuan bahwa adanya kekurangan dalam tata kelola ketahanan siber, yaitu dengan tidak adanya cadangan data-data PDN yang mengalami gangguan akibat serangan siber.

"Jadi itu yang mau saya sampaikan tadi kita ada kekurangan di tata kelola, kami memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga karena kami diminta untuk (menyampaikan) apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kami laporkan juga," katanya dalam rapat.