Elite PDIP Sebut Cak Imin akan Restui Anies Jadi Bakal Calon Gubernur di Pilkada Jakarta

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Said Abdullah menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan merestui Anies Baswedan maju menjadi bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Hal tersebut diketahui setelah dirinya berbicara empat mata dengan Cak Imin beberapa waktu lalu.  

"Kami berbicara hati ke hati ya, namanya komunikasi pasti terbangun di antara elite-elite, saling berbicara, pandangannya seperti apa kami berbagi pandangan. Kalau PKB insyaallah sepengetahuan saya, kalau tidak keliru pendengaran saya, insyaallah, Anies Rasyid Baswedan," kata Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/6/2024). 

Said mengatakan sudah melaporkan hasil pertemuan dengan Cak Imin tersebut ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Namun demikian, ia tak bisa memastikan apakah nanti PDIP juga akan mengusung Anies atau tidak dalam pesta demokrasi tersebut.

Baca Juga: Rekam Jejak Sohibul Iman, Bakal Cagub dari PKS buat Lawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

"Belum tentu dengan PDIP, kan kami saling berbagi pandangan, bukan kami cari kesepakatan. Tugas saya melapor kepada Mbak Puan, kepada Pak Sekjen," kata Said.

Selain itu, Said mengaku juga berencana bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memberikan perkembangan ihwal situasi politik jelang Pilkada Serentak 2024. 

"Nanti mungkin ada pertemuan kemudian dengan Ibu Ketua Umum hasil-hasil dari setiap lobi-lobi atau saling silaturahmi di antara para elite," ujarnya.

Sebelumnya, DPW PKB DKI Jakarta telah resmi mengusung Anies sebagai bakal calon gubernur di pesta demokrasi nanti.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Syaiful Huda mengatakan, Anies tetap harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk diusung partainya sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta.

Baca Juga: Surya Paloh soal Peluang Usung Anies di Pilkada Jakarta: Saya Pikir Capek Juga Orang Mau Hadapi Dia

"Desk Pilkada DPP menunggu setelah nanti surat masuk ada proses tahapan di dalamnya, ada UKK, uji kelayakan dan kepatutan, termasuk Mas Anies harus melampaui tahapannya juga. Tahapannya begitu. Jadi, kita tidak ingin mengistimewakan siapa pun," kata Huda di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2024).