Dipanggil MKD Tak Datang, Bamsoet Sebut Undangannya Mendadak dan Sudah Ada Agenda Lain

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menjelaskan alasan dirinya tak memenuhi pemanggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Kamis (20/6/2024).

Ia mengaku baru menerima undangan MKD pada Rabu (19/6/2024), sementara dirinya sudah punya agenda lain yang telah dijadwalkan sebelumnya. 

Tata Beracara MKD pada pasal 23 ayat 1 menyebutkan MKD menyampaikan surat panggilan sidang kepada teradu, baik dalam perkara pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan, dengan tembusan kepada pimpinan fraksi teradu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang MKD.

Seperti diketahui, undangan klarifikasi kepada Bamsoet oleh MKD DPR terkait pengaduan Muhammad Azhari atas pernyataan Bamsoet di media daring yang dianggap menyatakan bahwa seluruh partai politik (parpol) telah sepakat untuk melakukan amendemen UUD 1945, yang dinilai bertolak belakang dengan fakta dan bukti-bukti di lapangan. 

Baca Juga: Respons Bamsoet Usai Dilaporkan ke MKD karena Pernyataannya soal Amendemen UUD 1945

"Undangan baru saya terima kemarin sore tertanggal 19 Juni 2024 usai acara Sosialisasi Empat Pilar di MPR. Sementara saya sudah terikat dengan agenda yang sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya," kata Bamsoet kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).

Dia mengatakan meskipun dirinya tidak hadir, Kesekjenan MPR RI sudah menyampaikan pemberitahuan ketidakhadiran dilengkapi dengan flashdisk dan transkrip dari ucapan atau pernyataan utuh yang menjadi materi klarifikasi berikut pandangan hukum dari Biro Hukum Kesekjenan MPR RI.

"Sebagai bentuk klarifikasi atas aduan yang disampaikan kepada MKD DPR RI, saya telah kirimkan rekaman video beserta transkrip narasi liputan dari salah satu media TV nasional dalam konferensi pers tanggal 5 Juni 2024 yang dijadikan dasar materi aduan," katanya.

"Sekaligus untuk meluruskan bahwa aduan yang disampaikan kepada MKD DPR RI tersebut tidak tepat. Bahkan patut diduga pelapor tersebut telah menyebarkan berita bohong atau hoax yang selain bertentangan dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga cenderung menyerang kehormatan Pimpinan MPR," imbuh Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, dirinya tidak pernah menyatakan seluruh parpol setuju untuk melakukan amendemen penyempurnaan UUD RI 1945.