Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi di Angka 76 Persen, Pengamat: Efek Bansos dan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berada di angka 76 persen menunjukkan bansos terbukti ampuh membentuk persepsi publik.

Demikian Pengamat Politik Adi Prayitno merespons survei Litbang Kompas, Kamis (20/6/2024).

"Saya kira ada dua hal yang kemudian bisa menjelaskan soal tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi di atas rata-rata 75% sekian, saya kira pertama ini efek dari Bansos. Jadi apapun judulnya, sekalipun Jokowi begitu banyak dikritik tapi karena bantuan sosial yang diberikan secara berkala ini yang kemudian terbukti ampuh," ucap Adi.

"Bagaimana persepsi publik terkait dengan kinerja Jokowi kemudian cukup positif, Jokowi diperspektif, persepsikan, sebagai pemimpin yang populis, prorakyat, dan peduli terkait dengan situasi sulit yang dihadapi oleh masyarakat secara umum," imbuhnya menegaskan.

Baca Juga: Alasan PDI-P Tertarik Usung Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar

Selain karena bantuan sosial, Adi menilai, kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi juga dikarenakan faktor infrastruktur. 

"Memang dari dulu Jokowi dikenal sebagai presiden yang sangat rajin membangun infrastruktur, bukan hanya soal jalan, soal bandara tapi infrastruktur- infrastruktur yang kemudian masuk kepada pedesaan- pedesaan di pedalaman yang secara perlahan mengonfirmasi bahwa presiden-presiden sebelumnya tidak pernah melakukan sesuatu hal yang dilakukan oleh Jokowi," jelas Adi

"Per hari ini, jadi faktor Bansos dan infrastruktur inilah yang sepertinya memang menjadi trigger utama, di mana publik melihat Jokowi sebagai presiden yang memiliki tingkat kinerja di atas rata-rata secara umum," katanya.

Adi melanjutkan, meski persoalan kinerja di bidang ekonomi, persoalan bagaimana perkembangan demokrasi, termasuk bagaimana soal potret penegakan hukum di Indonesia ini compang-camping, dan begitu banyak dikritik.

Baca Juga: Diduga Kriminalisasi Hasto Kristiyanto, Ronny: KPK Langgar Proses Hukum

Di antaranya, kata Adi, dari kalangan aktivis pegiat-pegiat demokrasi dan kelompok kelompok civil society.

"Persoalan ekonomi, supremasi hukum termasuk soal demokrasi seakan-akan hilang dan lainnya ditelan bumi, ditutupi dengan isu soal bantuan sosial dan infrastruktur," katanya.