Masalah pada Penyelenggaraan Haji Terulang Setiap Tahun, Timwas DPR Segera Bentuk Pansus

MINA, KOMPAS.TV - Setelah musim haji tahun 2024 selesai, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan segera membentuk panitia khusus atau pansus.

Anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan, dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan pihaknya, ditemukan sejumlah masalah yang dialami jemaah haji yang sebenarnya terjadi setiap tahun.

Misalnya, dalam prosesi haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Hal ini disampaikan Selly di sela melakukan pemantauan dan pengawasan di Mina, Arab Saudi, Minggu (16/6/2024). 

Baca Juga: Alasan Timwas Haji 2024 Minta Perjalanan Haji dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina Dipantau Ketat

Anggota Komisi VIII dari PDI Perjuangan (PDIP) itu menambahkan, hasil pemantauan Timwas Haji DPR di Mina menemukan pelayanan untuk jemaah haji Indonesia tidak maksimal.

Misalnya banyak tenda yang penuh sesak karena melebihi kapasitas, pendingin ruangan yang tak berfungsi, makanan jemaah yang tak sesuai, dan kamar mandi yang jauh dari mencukupi.

Menurut dia, Pansus Haji tak hanya akan mengevaluasi Kementerian Agama selaku penyelenggara haji, namun juga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pasalnya, BPKH menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan uang jemaah haji Indonesia.

“Pansus harus sesegera mungkin dilakukan setelah kami kembali. Karena setiap tahun ini terus berulang terjadi dilakukan oleh pemerintah terutama Kementarian Agama," ungkap Selly.

Baca Juga: Simak, Berikut Dokumen Penting yang Harus Dimiliki Calon Haji 2024 untuk Wukuf di Arafah

"Bukan hanya Kementerian Agama tapi juga pihak terkait terutama BPKH karena mereka bertanggung jawab terhadap keuangan. Tentu harus dilakukan transparansi karena jemaah pingin tahu uang mereka masih ada atau tidak."