Soroti RUU Penyiaran, Praktisi Hukum Sebut Jurnalistik Investigasi Kerap Bongkar Kasus Korupsi

JAKARTA, KOMPAS TV- Praktisi hukum Deolipa Yumara menyoroti polemik revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Salah satu poin yang disorot adalah adanya larangan pembuatan produk jurnalistik investigasi. 

Menurut Deolipa, yang pernah jadi pengacara Bharada Eliezer dalam kasus Ferdy Sambo itu, hasil dari investigasi yang dilakukan insan pers kerap membongkar kasus korupsi di Indonesia. 

Baca Juga: Soal RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, Mahfud: Saya Yakin Ada yang Menyelundupkan

Hal ini dikatakan Deolipa dalam diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk 'Menakar Urgensi RUU Penyiaran' di Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024). 

"Jurnalisme investigasi ini (membongkar) tindak pidana korupsi yang banyak digaungkan oleh wartawan jurnalis investigasi itu sendiri," ujarnya. 

Deolipa menyebut bahwa banyak anggota DPR RI yang kini justru merupakan seorang artis, sehingga tak paham dalam proses pembuatan undang-undang. 

"Tapi banyak sekali anggota DPR yang memang bukan berlatar belakang hukum, atau ahli di hukum gitu," kata dia.

Deolipa menambahkan, bahwa praktik jurnalis investigasi ini justru lebih banyak melakukan investigasi ketimbang harus menyiarkannya.

"Apalagi kata investigasi, jurnalistik, itu kita ada disini juga lagi investigasi kok. Jadi kerja jurnalist, kerja pers itu 90% adalah investigasi, 10% adalah menyiarkan," kata Deolipa.

Ia pun meminta kepada DPR RI untuk lebih melibatkan unsur publik dan insan pers dalam membahasnya nanti. 

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi buka suara soal polemik draf RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pembahasan mengenai RUU Penyiaran harus melibatkan dan mengakomodasi masukan dari berbagai elemen, termasuk insan pers.

Baca Juga: Menkominfo Berharap RUU Penyiaran Tidak Terkesan sebagai Wajah Baru Pembungkaman Pers

“Sebagai mantan jurnalis, saya tentu berharap RUU Penyiaran tidak menimbulkan kesan sebagai 'wajah baru' pembungkaman pers,” kata Budi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.tv, Jumat (17/5/2024).