Timwas DPR RI: Beras Jemaah Haji Indonesia Diimpor dari Thailand

JAKARTA, KOMPAS.TV- Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyayangkan bahan baku untuk katering jemaah haji Indonesia masih banyak diimpor dari Thailand.

Hal itu dikemukakan oleh anggota Timwas Haji yang juga anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya saat melakukan  pengawasan pelaksanaan ibadah haji  di Mekkah Arab Saudi.

Wisnu mengatakan, peran pemerintah dalam mendorong kontribusi bahan pangan dari dalam negeri untuk kebutuhan suplai jemaah di Saudi masih kurang.

Contohnya, kebutuhan beras untuk konsumsi jemaah Indonesia masih disuplai dari Thailand. Hal Ini sangat disayangkan karena yang mendapat keuntungan dari jemaah haji Indonesia justru asing. 

“Kami mendorong pemerintah untuk memaksimalkan suplai bahan baku dari Indonesia untuk konsumsi jemaah kita di Saudi sehingga benefitnya kembali ke dalam negeri. Pemerintah perlu mendorong dan membantu para petani dan pelaku usaha kita untuk bisa mengekspor produk kita ke luar untuk melayani kepentingan jemaah, mulai dari beras, bawang, dan lain-lain,” ujar anggota dewan asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Senin (10/6/2024). 

Baca Juga: Usai Menunggu 18 Tahun, Calon Haji Palestina Gagal Berangkat karena Blokade Israel

Selain soal bahan baku makanan, Timwas Haji DPR RI juga menyoroti terkait kandungan gizi makanan bagi jemaah.

Timwas menemukan  kondisi makanan yang disediakan untuk jamaah haji kurang berimbang dari segi gizi karena kandungan karbohidrat yang berlebih.

Sementara makanan yang mengandung protein hewani masih kurang. Padahal, protein hewani dalam makanan untuk jemaah haji penting guna meningkatkan ketahanan fisik dalam menjalankan ibadah.

Baca Juga: Bibit Siklon Tropis 95W, BMKG: Ini Wilayah Berpotensi Hujan Lebat, Petir dan Angin 11-12 Juni 2024

Saat ini, Timwas Haji DPR RI sudah berada di Mekah. Tim pengawas haji yang terdiri dari lintas komisi ini akan terus memantau dan mengawasi pelayanan dan penyelenggaraan haji tahun ini, mulai dari soal pemondokan, transportasi hingga katering bagi jemaah haji. Haji ilegal juga akan menjadi perhatian utama dalam proses pengawasan.