Alasan Warga NU Alumni UGM Tolak Izin Kelola Tambang yang Diberikan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS TV - Sejumlah warga Nahdlatul Ulama atau NU yang merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menolak pemberian izin tambang dari pemerintah kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Penolakan ini muncul di tengah sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sendiri yang sudah siap menerima pemberian izin pengelolaan tambang dari pemerintah.

Peneliti Pusat Studi Energi UGM Ahmad Wardhana mengatakan, faktor utama pihaknya menolak karena pertambangan merusak lingkungan dan hutan. 

Hal itu ia katakan dalam dalam jumpa pers bertajuk ”Warga NU Alumni UGM Tolak Tambang untuk Ormas” yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Minggu (9/6/2024) malam, seperti dikutip dari Kompas.id. 

Baca Juga: Izin Tambang Ormas Keagamaan Romo Magnis Angkat Bicara: Mendukung Keputusan Kwi Untuk Menolak

Ahmad menyebut, sumber energi batubara belum bisa dilepaskan dari perusakan lingkungan. 

Upaya pemerintah itu dinilai positif dan sudah ada rencana untuk menutup sejumlah pembangkit listrik dari batubara.

”Tapi, ketika NU masuk, itu mereka akan ragu untuk melanjutkan transisi. Mengapa? NU itu dikenal sebagai lembaga yang punya pengaruh sosial politik besar. NU punya image sebagai lembaga yang menentukan halal, haram, atau makrufnya sesuatu,” ungkapnya.

Menurut dia, para pengusaha tambang batubara dan pembangkit listrik batubara yang beralih jadi ragu.

”Lha wong NU saja mulai masuk ke batubara, mengapa saya harus pergi. Ini mereka jadi ragu,” ujarnya.

Namun, dampak perubahan iklim tidak dialami langsung oleh mereka yang bisa menikmati listrik 24 jam, tetapi dampaknya akan jelas pada para nelayan.

”Yang kena adalah saudara-saudara kita yang tidak punya listrik. Saudara-saudara kita nelayan di pinggir laut yang kena dampak naiknya muka air laut. Jangan-jangan kita semua yang di perkotaan, yang punya listrik 24 jam, bisa mengakses berita dengan mudah, jangan-jangan kita itu bagaikan naik kapal di planet Bumi yang terombang-ambing dalam lautan takdir terus kena perubahan iklim mau tenggelam dan dengan diamnya kita, kita itu sedang membuang saudara-saudara kita yang rentan terhadap perubahan iklim itu ke tengah laut,” papar dia.

Seperti diberitakan Kompas.id (Kamis, 6/6/2024), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf menyampaikan rencana PBNU mengajukan izin usaha tambang di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Baca Juga: Mantan Kepala Bappenas: Ormas Dapat Jatah Tambang = Barter Politik | ROSI

PBNU mengklaim tambang yang akan mereka jalankan bakal ramah lingkungan.