Sekjen PDIP soal Tapera: Pemerintah dan DPR Harus Dengarkan Penolakan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan pemerintah dan DPR agar mendengarkan suara masyarakat yang menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Sebagai informasi, pro-kontra tapera mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024.

"Di mana proses pembuatan undang-undang ada yang tidak sempurna, sehingga enggak ada salahnya pemerintah dan DPR yang berasal dari rakyat mendengarkan suara rakyat. Suara rakyat saat ini adalah menolak. Ya, partai menyatukan diri dengan suara rakyat," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024). 

Baca Juga: Prabowo soal Tapera: Kita Akan Pelajari, Kita Cari Solusi yang Terbaik

Menurut dia, pelaksanaan sebuah undang-undang seharusnya disesuaikan dengan kondisi saat ini. 

"Ya undang-undang harus melihat konteks ketika diimplementasikan. Jadi, melihat bagaimana kondisi rakyat dan hal-hal yang bersifat wajib itu juga melihat bagaimana kondisi pemerintahannya, Kita kan baru pemulihan ini setelah pemilu dana terkuras dan bansos melonjak habis-habisan, ya dalam situasi itu recovery dulu dong," ucap Hasto.

"Termasuk kemampuan ekonomi rakyat yang belum pulih sehingga hal itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan. Undang-undang selalu melihat konteks dan sebelum diimplementasikan kita harus melihat bagaimana kondisi rakyat, bagaimana aspirasi rakyat apalagi ada kecenderungan." 

Sebelumnya, Presiden Terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto mengatakan akan mempelajari kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang peraturan pemerintahnya diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Dia berjanji akan mencari solusi terbaik terkait Tapera yang dalam mekanismenya akan memotong gaji pekerja.

Baca Juga: Demo di Patung Kuda, Said Iqbal Beberkan Alasan Buruh Tolak Kebijakan Iuran Tapera

“Kita akan pelajari dan kita cari solusi yang terbaik,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).