Dua Pengamat Ingatkan Jokowi soal IKN: Harus Realistis, Kalau Ambisius Bisa Mangkrak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus dikebut oleh Presiden Jokowi, diingatkan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina dan Ketua Ikatan Ahli Perencaan Indonesia, agar lebih bersikap realistis.

Sebab, bila terus dikebut tanpa memperhatikan berbagai keterbatasan, akan membuat pembangunan IKN mangkrak.

"Harus realistis, kalau ambisius bisa mangkrak," kata Wijayanto Samirin, ekonom dari Paramadina dalam program Sapa Pagi, Kompas TV, Kamis (6/6/2024).

Menurut Wijayanto, ada keterbatasan fiskal yang tidak bisa terus ditutupi dengan surat utang. Sementara investasi yang dijanjikan, bukan investasi ril.

"Resikonya IKN akan tergantung pada APBN, terkait investasi, biaya operasional, dan terkait insentif yang membuat ASN mau tinggal di sana," ujarnya.

Baca Juga: Basuki Geleng-Geleng Kepala Disebut Pembangunan IKN Terjadi Perampasan Tanah: Nggak Ada Istilah Itu

Wijayanto mengusulkan, agar lebih realistis dalam membangun IKN dengan cara rescheduling, resizising, refocusing.

"Kita tidak punya uang, jangan memaksakan diri," ucap Wijayanto. 

Hal senada disampaikan Hendricus Andy Simarmata, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.

"Membangun kota itu bukan sprint, tapi marathon," kata Andy.

Sebab, membangun kota bukan hanya sekadar untuk orang berkunjung, tapi juga sebagai tempat tinggal (dweliing).

"Kita lihat lagi apakah yang sudah terbangun itu efektif atau tidak. Bikin dulu place making. Bangunan tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada sense of belonging yang menempatinya," ujarnya.

Karena itu, menurut Hendricus, tidak masalah pembangunan IKN memakan waktu lama dan tidak perlu buru-buru.

"Jangan terus digenjot dulu. Kecepatan harus diturunkan. Tidak ada masalah kalau nanti 30 atau 40 tahun," kata Andy.

Baca Juga: Pengamat Sebut Investor akan Datang ke IKN Jika Infrastrukturnya Sudah Siap

Andy menambahkan, kalau memang Presiden Jokowi mau merayakan upacara 17 Agustus nanti, itu tidak masalah. Namun, ketika sudah ada pergantian pemerintahan baru, harus ditinjau kembali.