Prabowo soal Tapera: Kita Akan Pelajari, Kita Cari Solusi yang Terbaik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto mengatakan akan mempelajari kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang peraturan pemerintahnya diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Dia berjanji akan mencari solusi terbaik terkait Tapera yang dalam mekanismenya akan memotong gaji pekerja.

“Kita akan pelajari dan kita cari solusi yang terbaik,” tegas Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Baca Juga: Jokowi Gelar Pertemuan dengan Prabowo di Istana, Ini Pembahasannya

Regulasi mengenai Tapera diteken oleh Presiden Jokowi pada Senin, 20 Mei 2024 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 21/2024 yang merupakan perubahan dari PP 25/2020.

Klasifikasi kelompok yang wajib mengikuti program ini yakni ASN, TNI, POLRI, pekerja BUMN/BUMD, serta pekerja swasta.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang menjadi kewajibannya, dan memungut simpanan peserta dari pekerja.

Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk Peserta Pekerja dan penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri. 

Untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama antara perusahaan dan karyawan masing-masing sebesar 0,5 persen dan 2,5 persen. Sedangkan Peserta Pekerja Mandiri menanggung simpanan secara keseluruhan.

Aturan baru itu langsung memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Pada hari ini, Kamis, elemen buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Desak Jokowi Cabut PP Tapera, Buruh Ancam Bakal Gelar Aksi Demo Lebih Besar

Menanggapi demo buruh tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno tidak dapat memastikan apakah pihaknya akan menemui massa aksi atau tidak.

Dia mengatakan akan mengonfirmasi hal itu kepada kementerian dan lembaga terkait.

“Nanti saya saya cek ya. Ke kementerian dan lembaga terkait. Jangan sampai kita enggak tahu kan, yang tahu kan kementerian terkait,” kata Pratikno.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menganggap wajar aksi unjuk rasa menolak Tapera yang dilakukan buruh.

“Kan demo di mana-mana demo, saya enggak jawab,” singkatnya.