Jokowi akan Segera Letakkan Batu Pertama di IKN, Menteri Basuki: Nginepnya Bukan di Camping Lagi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi direncanakan akan kembali melakukan peletakan batu pertama untuk beberapa fasilitas di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (4/6/2024) hingga Rabu (5/6) mendatang. Kali ini, Presiden Jokowi tidak akan bermalam di area camping, melainkan di rumah menteri.

"Nanti Presiden mau ke IKN, jadi nginepnya bukan di camping lagi tapi sudah di rumah jabatan menteri, menunjukkan bahwa ini sudah siap. Itu yang dari APBN," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono selaku Plt Kepala Otorita IKN, Senin (3/6).

Basuki menjelaskan bahwa tugas Plt. Kepala Otorita IKN tidak berbeda dengan tugas yang sebelumnya dijalankan oleh Bambang Susantono. Ia yakin penunjukan dirinya sebagai Plt. Kepala Otorita IKN tidak akan mengurangi kepercayaan investor terhadap pembangunan IKN.

Baca Juga: Mengulik Alasan Dua Bos Otorita IKN Mundur di Tengah Rencana Presiden Berkantor di IKN

Basuki berharap kepercayaan investor tetap tinggi meski Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, dan Wakil OIKN, Dhony Rahajoe, mengundurkan diri dari jabatannya.

"Tapi saya kira enggak ada masalah. Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan karena yang menggantikan menteri dan wakil menteri," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Basuki juga menambahkan bahwa progres pembangunan IKN saat ini sudah mencapai 80 persen untuk tahap 1 dan 2 dengan penggunaan dana APBN.

Penyelesain status tanah

Tugas Basuki dan Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, mencakup penyelesaian masalah status tanah dan pembentukan pemerintah daerah khusus IKN. Kejelasan status tanah ini, menurut Basuki, akan mempercepat masuknya investasi ke IKN.

Ia menjelaskan bahwa percepatan program pembangunan IKN akan fokus pada desain urban, Nusa Rimba Raya, yang diharapkan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan program tersebut terhambat oleh masalah status tanah yang dibutuhkan untuk investasi di IKN.

"Tugas Plt (pelaksana tugas) ini sama seperti tugas kepala dan wakil kepala definitif, sampai ditunjuknya lagi kepala dan wakil kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan," kata Basuki dikutip dari Antara.

"Jadi, kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual atau disewa? Kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasi," tambahnya.

Baca Juga: Kata Peneliti BRIN Soal Putusan MA Menantang Anies Baswedan yang Tengah Gerilya di Pilkada Jakarta