Jokowi Luncurkan INA Digital, Portal Terpadu untuk Semua Layanan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo meluncurkan GovTech Indonesia bernama INA Digital pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit di Istana Negara, Jakarta.   

INA Digital merupakan platform layanan digital pemerintah yang terpadu dan akan mulai dioperasikan pada September 2024.

Presiden Jokowi menekankan, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur dan transformasi Govtech agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia.

Peluncuran ini merupakan tahap awal dari keterpaduan layanan digital nasional yang harus terus diperbaiki dan dilanjutkan secara bertahap. Nantinya INA Digital portal aplikasi yang terintegrasi untuk seluruh pelayanan publik.

"Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik di negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi ke govtech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital, yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya," ujar Jokowi, Senin (27/5/2024). 

Baca Juga: Sindiran Jokowi ke Kementerian Punya Lebih dari 5000 Aplikasi Pemerintah: Saking Kreatifnya

Presiden Jokowi menambahkan adanya satu portal pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Saat ini kurang lebih 27 ribu aplikasi pelayanan publik yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya satu portal layanan, pusat maupun daerah akan terintegrasi dan tidak tumpang tindih. 

Untuk itu, Presiden meminta pemerintah pusat baik di kementerian maupun pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi baru yang berjalan sendiri-sendiri. 

Terlebih jika digabungkan, anggaran membuat aplikasi baru atau platform baru di masing-masing kementerian dan pemerintah daerah bisa mencapai Rp6,2 triliun. 

Dengan adanya INA Digital, Presiden berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat disederhanakan dan terintegrasi melalui satu aplikasi.

Baca Juga: Rakernas PDIP Desak Pemerintahan Jokowi Turunkan UKT

"Setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data, tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya. Tidak boleh lagi, tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama," ujar Presiden Jokowi.