Menteri PUPR Tanggapi Usulan AHY soal Badan Air Nasional: Koordinasinya Tidak Gampang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebut pembentukan Badan Air tidak akan membuat mudah koordinasi.

Demikian Basuki Hadimuljono merespons usulan Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Makin banyak badan makin koordinasinya tidak gampang,” ucap Basuki, Jumat (24/5/2024).

Menurut Basuki, saat ini Indonesia sudah memiliki Dewan Sumber Daya Air Nasional. Sehingga usulan pembentukan badan baru dikhawatirkan justru koordinasi antarlembaga menjadi rumit.

Selain itu, kata Basuki, sejauh ini hubungan serta koordinasi antarlembaga khususnya yang mengelola air sudah berjalan dengan baik.

Baca Juga: Satu Pelaku Kasus Pembunuhan Vina yang Diduga Disiksa Dikabarkan Tunagrahita, Komnas HAM Buka Suara

Sebagai informasi, Dewan Air Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam kerjanya, Dewan Air Nasional bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta BMKG.

Dikutip dari Kompas.com, AHY mengusulkan pembentukan Badan Air Nasional saat menjadi pembicara dalam Forum Internasional Pemerintahan Lokal dan Regional pada rangkaian World Water Forum (WWF) 2024 hari ketiga di Nusa Dua, Bali, Rabu (22/05/2024).

AHY menjelaskan, pemerintah pusat sebaiknya membuat Badan Air Nasional guna menerapkan prinsip kesejahteraan, akses berkeadilan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan air.

Baca Juga: Komnas HAM Pernah Minta Polda Jabar Beri Tindakan Disiplin Penyiksa Tersangka dalam Kasus Vina

“Badan tersebut memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan semua kebijakan, strategi, dan program terkait manajemen air," kata AHY.

AHY menilai, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain yang telah memiliki lembaga serupa, seperti Kanada mulai 2023 serta Saudi Arabia dan Afrika Selatan pada awal 2024.