Cak Imin Kritik RUU Penyiaran: Masa Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir?

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritisi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

Menurut dia, melarang penyiaran program investigasi sama saja dengan membunuh jurnalisme. 

"Masa jurnalisme hanya boleh mengutip omongan jubir atau copy paste press release? Ketika breaking news, live report bahkan berita viral bisa diambil alih oleh media sosial, maka investigasi adalah nyawa dari jurnalisme hari ini," kata Cak Imin dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024). 

Baca Juga: Kontroversi RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, Begini Kata Wakil Ketua DPR

“Dalam konteks hari ini, melarang penyiaran program investigasi dalam draft RUU Penyiaran pada dasarnya mengebiri kapasitas paling premium dari insan pers, sebab investigasi tidak semua bisa melakukannya,” sambungnya. 

Ia menilai, pers adalah salah satu pilar demokrasi. Jika kebebasan pers dibatasi, artinya juga mengekang demokrasi. 

"Maka dari itu, saya titipkan 8 Agenda Perubahan kepada presiden terpilih, Pak Prabowo, yang isinya dengan tegas meminta agar kualitas demokrasi diperkuat, sekaligus menjamin kebebasan pers," tuturnya.

"Kebebasan pers pada dasarnya adalah kontrol untuk hal yang lebih baik," ujarnya. 

Di sisi lain, ia memahami pentingnya kemampuan masyarakat dalam memilah berita yang kredibel di tengah gempuran banjir informasi melalui sosial media dan berbagai platform penyiaran.

"Revisi UU Penyiaran harus mampu melindungi masyarakat dari hoaks dan misinformasi yang semakin merajalela, tanpa mengamputasi kebebasan pers," katanya.

Baca Juga: Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran dan Sebut Upaya Pembungkaman Sudah 5 Kali Dilakukan

"Masyarakat juga berhak untuk akses terhadap informasi yang seluas-luasnya. Tidak Boleh ada sensor atas jurnalisme dan ekspresi publik," imbuhnya.