Analis Politik Duga PKS Ingin Dilobi, tapi Akan Dipaksa untuk Berada di Luar Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin agar pihak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melobi mereka untuk bergabung.

Menurutnya, hal itu dapat terlihat dari sikap Sekjek dan juru bicara PKS yang belakangan menunjukkan sikap wait and see.

"Melalui sikap Sekjen PKS dan juga sejumlah jubirnya yang belakangan menunjukkan sikap wait and see, mengindikasikan bahwa sebenarnya PKS ingin dilobi dan membuka pintu untuk kompromi dan negosiasi," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (14/5/2024).

Namun, Umam berpendapat bahwa kubu Prabowo-Gibran belum tergerak membuka pintu untuk PKS. Ia bahkan menyebut PKS akan dipaksa berada di luar pemerintahan.

Baca Juga: Politikus PKS Tidak Setuju Jumlah Kementerian Ditambah

"Karena itu, mencermati nuansa psikologis dalam relasi Prabowo dan PKS tersebut, ditambah lagi serangan-serangan PKS terhadap Jokowi selama ini, maka besar kemungkinan PKS akan 'dipaksa' untuk berada di luar pemerintahan," ujarnya.

Sebelumnya, diberitakan, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut sikap PKS terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran akan ditentukan dalam rapat Majelis Syuro PKS.

"Itu akan diputuskan di Majelis Syuro," kata Mardani, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (14/5/2024).

Diketahui, PKS pernah mengundang Prabowo untuk menghadiri acara halalbihalal pada 27 April 2024.

Namun, Prabowo tidak menghadiri undangan halalbihalal tersebut dengan alasan ada kegiatan lain yang harus dihadiri.

Baca Juga: Politikus PKS Kaget Baleg DPR Langsung Bahas Revisi UU Kementerian Hari Ini

Meski demikian, PKS mengaku tetap akan mengagendakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pertemuan antara Prabowo dan PKS tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.