Pengamat: Prabowo Tidak Ingin Diganggu karena Butuh Kestabilan Politik Realisasikan Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto disebut tidak ingin kebijakan pemerintahan yang akan dipimpinnya diganggu oleh fitnah dan hoaks. Maka itu, Prabowo menegaskan kepada oposisi untuk bersikap objektif dalam merespons kebijakan pemerintahan.

Demikian pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyampaikan hal itu, Jumat (10/5/2024).

“Saya melihat dari perspektif yang positif ya, karena bisa jadi Pak Prabowo ingin mengatakan bergabung silakan, tidak bergabung dipersilahkan mengejar oposisi. Oposisi yang positif itu oposisi yang berbasis penegakan atau oposisi yang loyal atau oposisi objektif,” kata Ujang.

Baca Juga: PDIP Respons Prabowo yang Bilang Bung Karno Milik Rakyat, Bukan Satu Partai

“Dalam konteks mengganggu itu bisa jadi dalam mengganggu itu jangan fitnah, jangan sebar hoaks gitu, kan jangan apa namanya mengganggu kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik, yang bagus. Karena bisa jadi bahwa Pak Prabowo butuh kestabilan politik untuk merealisasikan atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau janji-janji kampanyenya sehingga mengatakan tadi, bahwa yang tidak mau bergabung jangan ganggu.” 

Meski demikian, kata Ujang, Prabowo memahami bahwa dalam demokrasi perlu ada oposisi yang mengontrol kinerja pemerintahan.

“Karena kalau bicara soal demokrasi, Pak Prabowo paham betul bahwa demokrasi itu perlu pihak yang mengontrol, pihak yang mengawasi, perlu adanya pihak oposisi yang tugasnya adalah mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan agar terjadi check and balancing.”

Baca Juga: Dahnil Anzar: Dirangkul Prabowo Belum Tentu Berada dalam Kabinet

Sebelumnya dalam Rakornas PAN, Prabowo Subianto mengatakan kepada pihak-pihak yang tidak ingin bekerja sama dengannya untuk tidak mengganggu jalannya pemerintahan.