JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 akan berlangsung jujur dan adil serta tanpa intervensi.
Hal tersebut disampaikan terkait kemungkinan Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, maju dalam Pilgub Sumut 2024.
“Jadi yang kita harapkan betul dari Sumatera Utara, jangan sampai terjadi intervensi seperti Pemilu kemarin, intervensi kekuasaan dan kita mengharapkan betul Pilgub di Sumatera Utara bisa berlangsung dengan jujur dan adil tanpa ada cawe-cawe dari penguasa,” ucap Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Kamis (9/5/2024).
Baca Juga: Sindir Pencalonan Bobby Nasution, Edy Rahmayadi: Tidak Boleh Melukai Aturan Yang Ada
PDIP, kata Djarot, akan melakukan pengawasan secara intensif agar siapa pun yang mencoba melakukan intervensi tidak berhasil.
Baik intervensi dalam bentuk politisasi bantuan sosial (bansos) hingga intimidasi oleh aparat keamanan.
“Kita harus optimis dan kita harus melakukan pengawasan secara intensif, siapa pun juga yang mencoba untuk mengintervensi, apakah itu melalui politisasi bansos misalkan, apalagi melalui intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh APK (aparat keamanan), ini harus kita cegah, jangan sampai terjadi seperti itu,” ujarnya.
Pilgub Sumut 2024, kata dia, harus menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas dan mampu menyelesaikan permasalahan.
“Kita harus betul-betul mampu menghasilkan pemimpin yang betul-betul siap untuk memimpin, yang punya pengalaman, yang mempunyai jam terbang tinggi, yang mempunyai integritas, dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Sumatera Utara.”
Baca Juga: 'War Ticket' Pilgub Sumut dari Golkar dengan Bobby Nasution, IJeck: Apa Pun Keputusan Kita Terima
Djarot mempersilakan Bobby yang sebelumnya merupakan kader PDIP, untuk maju sebagai calon Gubernur Sumut melalui Partai Golkar.
Namun dia berpesan agar Pilgub Sumut 2024 bebas dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
“Silakan saja maju lewat mana pun. Tapi yang tidak boleh adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, dan indikasi itu semoga saya salah, indikasi itu sudah mulai kelihatan ini. Contoh coba dihitung, sudah berapa kali Pak Jokowi ke Sumatera Utara, keliling Sumatera Utara?” kata Djarot.
“Jadi apa saja yang dilakukan, boleh tidak? Boleh, presiden boleh ke mana saja untuk melayani rakyatnya. Tapi presiden juga harus adil dan harus jujur. Kalau memang bersaing meskipun itu menantunya, menantu kesayangan misalkan, biarkan dia bersaing secara jujur dan fair.”
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.