Kasus Korupsi Rumah Jabatan DPR, KPK Panggil PNS Setjen DPR hingga Swasta

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tahun anggaran 2020, pada Selasa (7/5/2024).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut salah satu saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta yakni PNS Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Hiphi Hidupati. Dia merupakan Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Hiphi Hidupati selaku PNS Setjen DPR RI/Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (7/5/2025).

Dikutip dari Antara, selain Hiphi, penyidik KPK juga turut manggil pihak swasta Edwin Budiman, Direktur Utama PT. Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho, dan Direktur Utama PT Wahyu Sejahtera Berkarya Budi Asmoro.

Kemudian Direktur Utama PT. Karya Mentari Seraya Harno Bastianto, Sales Manager PT. Suara Visual Indonesia Hendy Kurniawan, serta Sales PT Jojo Optima Solusindo Jojor Lena.

Diberitakan sebelumnya, KPK memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020 pada akhir Februari 2024.

Dengan peningkatan status perkara tersebut menjadi penyidikan, Lembaga Antirasuah tersebut juga telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR RI, KPK Sebut Sudah Kantongi Nama Tersangka

Meski demikian, KPK masih enggan mengumumkan tersangka tersebut.

KPK terus melakukan pengembangan terkait perkara tersebut. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di 5 lokasi yang berbeda.

Di mana empat lokasi di wilayah Jakarta yang merupakan rumah hingga kantor dari pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, pada Senin (29/4).

Empat lokasi yang dimaksud yaitu Bintaro, Gatot Subroto, Tebet, dan Kemayoran.

Kemudian tim penyidik kembali melakukan penggeledahan di kantor Setjen DPR RI pada Selasa (30/4). Salah satu yang digeledah adalah ruang kerja Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar.

Ali Fikri menyebut dalam penggeladahan tersebut, penyidik menemukan dokumen hingga transaksi keuangan berupa transfer.

"Dari seluruh proses penggeledahan ini di beberapa lokasi tim menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pengerjaan proyek, bukti elektronik, temuan transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang, yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Ali, Kamis (2/5).

Baca Juga: Sekjen DPR Irit Bicara Usai Diperiksa 6 Jam oleh KPK Soal Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR