Respons Jokowi soal Wacana Prabowo Akan Tambah Jumlah Kementerian

DEPOK, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan mengomentari wacana penambahan jumlah kementerian pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung kepada Prabowo.

“Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih,” ujar Jokowi kepada wartawan di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).

Ketika ditanya apakah akan memberikan masukan atau saran kepada Prabowo soal kabinetnya, Jokowi menjawab tidak.

Baca Juga: PKB Bantah Dapat Jatah 2 Kursi di Kabinet Prabowo-Gibran: Belum Sampai Sejauh Itu

“Oh nggak ada, nggak ada. Nggak tanya ke saya kok,” ujar Jokowi.

Dilansir Kompas.id, wacana penambahan jumlah kementerian pada periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra.

Menurut Gerindra, sejumlah kementerian memang dinilai perlu untuk dipecah karena tugas pokok terlalu luas yang mencakup banyak bidang.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman yang tidak memungkiri adanya wacana penambahan jumlah kementerian pada masa pemerintahan 2024-2029.  

Saat ini, kata Habiburokhman, pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memiliki 34 kementerian.

Sedangkan Prabowo, yang kini tengah menyusun kabinet, dikabarkan merancang struktur kabinet yang terdiri atas 41 kementerian.

Baca Juga: Alasan PAN Usung Eko Patrio Jadi Menteri Prabowo: Modal Sosial Sudah Sangat Tinggi

Menurut Habiburokhman, menambah jumlah kementerian akan berdampak baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik.

Sebab, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar. Sehingga dibutuhkan peran banyak pihak agar program yang dijalankan sesuai sasaran.

“Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).