Minta Pemerintah Hati-Hati Kelola Anggaran, Jokowi Sebut Dua Hal Ini Bikin Negara di Dunia Khawatir

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti tiga hal yang menjadi kekhawatiran bagi semua negara di dunia, di antaranya harga minyak dan tingkat bunga pinjaman.

Hal ini disebabkan karena kenaikan tingkat bunga pinjaman dapat berdampak pada beban fiskal yang besar bagi negara.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada jajarannya untuk berhati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang dimiliki.

Dengan memperhatikan kedua hal tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjaga stabilitas ekonomi dan menghadapi perubahan kondisi global dengan lebih siap dan terukur. Langkah-langkah cermat dalam pengelolaan keuangan akan menjadi kunci untuk menjaga kestabilan ekonomi negara.

Baca Juga: Respons Menko PMK soal Kasus Siswa STIP Tewas Usai Dianiaya: Selama Ini Tanggung Jawab Institusi

"Semua negara ini takut terhadap 3 hal, pertama harga minyak, kedua masalah bunga pinjaman, semua pada takut masalah itu,karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja beban fiskal itu akan sangat, sangat besar. Sekali lagi oleh sebab itu kita harus betul-betul hati-hati kelola setiap rupiah anggaran yt kita miliki," ucap Presiden Jokowi, Senin (6/5/2024), dikutip dari laporan jurnalis KompasTV. 

Ia juga menjelaskan tentang rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana tahunan yang dimiliki oleh pemerintah masing-masing negara.   

Menurutnya, rencana tahunan pemerintah Indonesia sudah tertuang dalam rencana kerja pemerintah (RKP), tetapi RKP masing-masing instansi maupun pemerintah daerah belum seluruhnya terintegrasi dengan baik. 

"Saya beri contoh, pemerintah pusat bangun bendungan, jadi. Bangun lagi irigasi primernya, jadi. Tapi irigasi sekunder dan tersier sampai ke sawah tak dikerjakan, airnya tak sampai ke sawah yang kita miliki," kata Jokowi.

Contoh lainnya, pemerintah pusat sudah membangun pelabuhan tetapi pemerintah daerah tidak membangun jalan akses menuju pelabuhan dengan maksimal. 

"Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama. Semuanya harus in line dengan RPJMN, semua in line sampai ke daerah harus segaris. Maka saya juga ingin ingatkan kepada kementerian juga kalau punya rencana disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Ketok pintu, kulo nuwun, misalnya siap enggak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder tersier (dibangun) daerah. Kalau engga sanggup geser ke provinsi yang lain," kata Jokowi menambahkan.

Baca Juga: Soal Masalah Dokter dan Alat Kesehatan Kurang, Jokowi Sebut Jadi ‘PR’ Pemerintah Prabowo-Gibran