Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior, Puskapdik Dorong Reformasi Total Tata Kelola Sekolah Kedinasan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan (Puskapdik) mendesak reformasi total tata kelola sekolah kedinasan.

Desakan tersebut buntut dari kasus tewasnya taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta usai dianiaya seniornya.

Direktur Eksekutif Puskapdik, Satibi Satori menilai, sekolah kedinasan melahirkan fenomena dualisme regulator di bidang pendidikan.

“Dualisme antara instansi penyelenggara pendidikan dan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), di sisi yang lain dalam sekolah kedinasan menjadi penghambat tujuan pendidikan nasional,” kata Satibi dalam keterangan resminya, Senin (6/5/2024).    

Ia mengungkapkan, secara normatif payung hukum sekolah kedianasan diatur melalui PP No 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.

Regulasi tersebut, lanjut Satibi, tidak memberi ruang bagi Kemendikbud dalam urusan pengawasan dan penjaminan mutu lembaga pendidikan.

Pasalnya, Kemendikbud hanya memberi izin saja, dan tidak memiliki ruang pengawasan serta evaluasi, apalagi membubarkan sekolah kedinasan.

"Kemendikbud tidak memilki ruang akademik maupun non akademik terhadap sekolah kedinasan,” tegasnya.

Satibi berpendapat, semestinya terdapat rentang kendali yang dimiliki Kemendikbud terhadap sekolah kedinasan yang tak hanya pada aspek pemberi izin yang merepresentasikan sisi administratif pemerintahan.

Lebih dari itu, Kemendikbud semestinya dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL).

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mestinya memiliki rentang kendali dengan perguruan tinggi kementerian lain pada aspek pengawasan, evaluasi hingga penjaminan mutu,” sebutnya.

Baca Juga: Kasus Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior, Paman Korban Duga Ada Kecemburuan Sosial