Mendagri Berharap Sidang PHPU di MK Segera Rampung, Pastikan Pilkada Serentak Tetap 27 November 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) segera rampung.

Tito menyampaikan harapan itu seusai melaksanakan rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), Kamis (2/5/2024).

“Kita berharap hasil di MK ini cepat selesai, jadi semua daerah dapat mengetahui jumlah kursi, jumlah suara, itu yang menjadi dasar penentuan kursi (persentase) untuk bisa mengusung pasangan calon pilkada,” bebernya, dikutip dari laporan tim liputan Kompas TV.

Ia menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 tidak akan berubah, yakni pada 27 November 2024.

Baca Juga: Maju Pilkada Banten 2024, Airin Menunggu Restu Megawati

“Saya tegaskan bahwa pemilu tidak berubah tanggalnya, 27 November, cuma ada pendapat yang masalah satu hal saja, yaitu keserempakan pelantikan.”

“Tapi saya kira itu nggak banyak pengaruhnya, dan kita sudah sepakat 27 November,” tegasnya.

Dalam rapat dengan KPU, Tito juga menjelaskan mengenai anggaran yang akan dikucurkan oleh daerah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Anggarannya kan bukan dari APBN, tapi dari APBD, jadi tugas saya sebagai Kemendagri sejak 2022, mengejar semua daerah untuk segera melakukan koordinasi pemberian hibah kepada KPUD, Bawaslu daerah, dan aparat keamanan.”

Total jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, kata Tito, mencapai Rp27 triliun, di luar anggaran pengamanan.

“Kemudian total usulan semua lebih kurang 20 triliun lebih untuk jajaran KPUD, untuk Bawaslu 6,3 triliun. Jadi totalnya kurang lebih ada Rp27 triliun untuk KPUD dan Bawaslu, belum termasuk aparat keamanan,” bebernya.

Baca Juga: PKB Rahasiakan Bakal Cagub di Pilkada Jatim, Khofifah: Itu Hak Siapa Saja, Termasuk Cak Imin

“Kita targetkan (realisasi anggaran) Mei, Juni sudah selesai karena KPUD perlu biaya untuk melaksanakan program-programnya, Bawaslu juga demikian, TNI-Polri juga memerlukan persiapan,” kata Tito.

“Nggak bisa di-deliver sebulan sebelumnya untuk pengadaan, lelang.”