Mendagri Tito Karnavian sebut Pilkada Serentak Butuh Rp27 Triliun: Belum Termasuk Aparat Keamanan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebut dibutuhkan anggaran Rp27 Triliun untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024. Namun angka tersebut, belum termasuk bagi aparat keamanan.

Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Kamis (2/5/2024).

“Total usulan semua lebih kurang Rp20 Triliun lebih untuk jajaran KPUD, untuk bawaslu Rp6,3 Triliun. Jadi totalnya kurang lebih ada Rp27 Triliun untuk KPUD dan Bawaslu, belum termasuk aparat keamanan,” kata Tito.

Baca Juga: Ketua MK Suhartoyo Tegaskan Pencabutan Perkara PHPU Harus Didengarkan di Sidang: Supaya Tidak Salah

Tito lebih lanjut menjelaskan, anggaran Rp27 Triliun untuk Pilkada Serentak 2024 bukan berasal dari APBN, melainkan APBD.

Oleh karena itu, Tito mengatakan Kemendagri sejak 2022 mengejar semua daerah untuk memberikan hibah  terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Anggarannya kan bukan dari APBN, tapi dari APBD jadi tugas saya sebagai kemendagri sejak 2022, mengejar semua daerah untuk segera melakukan koordinasi pemberian Hibah kepada KPUD, Bawaslu daerah, dan aparat keamanan,” ujarnya dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

Ia menambahkan, Kemendagri menargetkan anggaran untuk Pilkada Serentak 2024 sudah selesai selambatnya Juni 2024. Sebab, kata Tito, KPUD dan Bawaslu memerlukan biaya untuk melaksanakan persiapan Pilkada Serentak.

Baca Juga: Tanggapi Hakim Arief, KPU Bantah Tidak Serius Sikapi Sidang di MK: Memang Agenda Kami Padat

“Kita targetkan (realisasi anggaran) Mei, Juni sudah selesai karena KPUD perlu biaya untuk melaksanakan program-programnya, Bawaslu juga demikian, TNI-Polri juga memerlukan persiapan. Enggak bisa dideliver sebulan sebelumnya untuk pengadaan, lelang,” kata Tito.