Pengamat: Gibran Tidak Bisa Terus-Menerus di Belakang Jokowi, Harus Punya Kekuatan Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka disebut tidak bisa terus-menerus ada di belakang ayahnya atau Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebagai wapres, Gibran harus punya kekuatan sendiri dengan cara berpartai untuk membangun kekuatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin kepada Jurnalis Kompas TV Fransisco Donasiano, Rabu (1/5/2024).

“Tidak bisa terus-menerus di belakang ayahnya, Presiden Jokowi, karena bagaimanapun Jokowi akan selesai di 2024 dan akan mundur. Oleh karena itu Gibran yang akan dilantik sebagai wakil presiden harus punya kekuatan sendiri walaupun belum berpartai, harus berpartai,” ucap Ujang.

Baca Juga: KPK: Di TPPU SYL, Pelaku Pasif yang Sengaja Menikmati Hasil Dapat Dijerat sebagai Tersangka

Bagi Ujang, peluang Gibran untuk bergabung dengan partai politik baru sangat memungkinkan karena menduduki jabatan strategis sebagai wakil presiden.

“Saya melihat ke depan akan punya partai, kursi wakil presiden jabatan strategis, partai pasti akan menawarinya, Gibran harus punya (partai) tidak mengekor pada ayahnya karena ayahnya pun akan selesai, dan yang punya kekuatan bukan ayahnya tapi dia sendiri sebagai wakil presiden,” ujar Ujang.

Ujang lebih lanjut mengatakan, jika Gibran terus mengekor di balik nama besar ayahnya tentu publik akan berpandangan negatif

“Sebagai anak tidak bisa lepas dari Jokowi, justru harus belajar sendiri, harus independen dalam konteks membangun karir atau masa depan politiknya sendiri. Oleh karena itu ya harus mulai berkorban atau membuat skema agar tidak terus mengikuti langkah Pak Jokowi,” kata Ujang.

Baca Juga: KPK Akan Hadirkan Keluarga Inti Syahrul Yasin Limpo di Sidang untuk Buktikan Adanya TPPU

“Karena bagaimanapun saya ingin mengatakan bahwa wakil presiden itu tidak main-main, dia posisi yang strategis dan kuat dan ketika Gibran ada di posisi itu, tidak selalu mengikuti Pak Jokowi. Jadi harus bisa independen dan berkarir untuk kepentingan publik.”