Pengamat: PKS dan PDIP seperti Air dan Minyak, Akan Untungkan Prabowo-Gibran Jika Jadi Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti air dan minyak.

Sehingga justru akan menguntungkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika kedua parpol itu menjadi oposisi.

Ia berpendapat PKS dan PDIP akan sulit untuk kompak seandainya sama-sama menjadi oposisi saat Prabowo-Gibran berkuasa. Sebab, menurut Umam, basis ideologi kedua partai tersebut sangat berbeda, bahkan bertentangan.

“PDIP dan PKS ibarat air dan minyak, basis ideologinya sangat berbeda, bahkan bertolak belakang,” kata Umam, Kamis (25/4/2024), kepada Kompas.com.

Baca Juga: Soal Safari Politik Prabowo-Gibran, Jusuf Kalla Sebut Oposisi Diperlukan untuk Koreksi Pemerintah!

Dia mengakui PDIP dan PKS berpeluang memainkan peran kritis dalam konteks kebijakan publik.

Namun, menurut dia, keduanya akan kesulitan untuk membangun gerakan politik oposisional yang solid dan memadai lantaran ada akar faksinalisme akut akibat perbedaan ideologi.

“Jika PKS dan PDIP menjadi kekuatan oposisi, maka hal itu akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran,” tegasnya.

Di sisi lain, koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran semakin gemuk dengan tambahan dukungan Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Umam, Koalisi Indonesia Maju masih membutuhkan kekuatan tambahan. Sebab, gabungan suara empat partai pengusung, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) hanya menghasilkan 43,18 persen kekuatan di parlemen atau setara 48,2 persen kursi DPR RI.

Ia menyebut, untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam transisi kekuasaan, dibutuhkan setidaknya 60 persen kekuatan parlemen.

“Dalam konteks ini, pendekatan Prabowo dengan NasDem dan PKB setidaknya akan menggenapkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sekitar 70 persen,” ujarnya.

Jika nantinya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PPP merapat ke Prabowo-Gibran, koalisi ini akan memiliki kekuatan parlemen sekitar 74 persen.

Jumlah tersebut menurut Umam, sudah lebih dari cukup untuk sebuah pemerintahan dengan sistem presidensial yang berada di tengah sistem multipartai.

Baca Juga: Sambil Tunggu Hasil Rakernas pada Mei 2024, PDIP Beri Sinyal Oposisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Selanjutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran hendaknya tetap membuka ruang bagi hadirnya kekuatan oposisi yang memadai, untuk menjaga checking and balancing system dalam mekanisme demokrasi dan tata kelola pemerintahan,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.