JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menyoroti potensi koalisi Prabowo-Gibran dengan PDI Perjuangan (PDI-P) masih terbuka.
Menurut Khoirul Umam, jika PDI-P memutuskan untuk bergabung, ini akan memberikan keuntungan signifikan bagi koalisi Prabowo-Gibran, terutama dalam hal peningkatan kekuatan di parlemen.
"Kemungkinan menggandeng PDI-P masih sangat terbuka. Sebab, jika Prabowo bisa mengajak PDI-P masuk ke pemerintahan, praktis akan menambah 109 kursi dukungan parlemen," ujar Khoirul Umam, Kamis (25/4/2024) dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga: Jokowi Masukkan Program Unggulan Prabowo-Gibran ke RKP dan RAPBN 2025
"Dan kekuatan PDI-P itu bisa menjadi alat untuk menetralisir kekuatan Golkar yang sering kali bermanuver liar karena merasa memiliki kekuatan terbesar di dalam koalisi. Sebagaimana yang dilakukan Golkar di periode pertama pemerintahan Presiden SBY dulu," jelasnya.
Selain itu, Umam mencatat bahwa saat ini tidak ada masalah signifikan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
Namun, dia mencatat, PDI-P dan Megawati menghadapi tantangan dalam berurusan dengan Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden dalam enam bulan ke depan.
"Kendala utamanya terletak pada hubungan Mega dan PDI-P dengan Jokowi yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tragedi "banteng ketaton" atau banteng yang terluka dalam dinamika dan kontestasi Pilpres 2024," ungkap Umam.
Lebih lanjut, Umam berpendapat, jika akhirnya PDI-P masuk ke pemerintahan Prabowo bakal ada dua kondisi yang tercipta.
Pertama, PDI-P bakal memanfaatkan kedekatannya dengan Prabowo selaku pemegang kekuasaan tertinggi untuk menggebuk balik Jokowi dan lingkarannya.
"Kedua, Prabowo berhasil memainkan peran sebagai negosiator dalam diplomasi dan resolusi konflik untuk menjembatani komunikasi yang terputus antara Jokowi dan Megawati-PDIP," kata Ahmad Khoriul Umam.
Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran ke PDIP: Daripada Capek-capek ke PTUN, Tarik Menteri-Menteri dari Kabinet Jokowi
"Jika poin kedua itu yang terjadi, maka pemerintahan Prabowo akan jauh lebih kuat dan efektif," imbuhnya.
Apabila terwujud akan ada persoalan baru, yakni minimnya oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Persoalannya, jika PDI-P masuk, maka kekuatan oposisi hanya menyisakan PKS dan itu berdampak pada lemahnya sistem checks and balances," tandas Umam.
Sumber : Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.