OPM Bunuh Danramil Aradide, Anggota Dewan Sebut Perlu Lebih Banyak Patroli dengan Kemampuan Tempur

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menilai perlu lebih banyak patroli yang memiliki kemampuan tempur untuk menangani Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pendapat tersebut ia sampaikan dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Sabtu (13/4/2024), membahas tentang penyerangan OPM yang mengakibatkan gugurnya Danramil 1703-04/Aradide Letda Inf Oktovianus Sokolray.

Menurut Bobby, pemerintah harus konsisten dalam menindak mereka. Meski menggunakan penegakan hukum yang humanis, tetap perlu diimbangi dengan strategi penindakan.

“Kiranya memang mengedepankan penegakan hukum dengan humanis tapi perlu juga diimbangi dengan strategi-strategi penanggulangan dan penindakan yang sesuai,” ucapnya.

“Jangan sampai juga pendekatan yang selama ini sudah mengedepankan pendekatan yang humanis dan penegakan hukum ini menjadi kurang efektif, karena serangan ini bukan makin mereda, tapi malah makin menjadi-jadi,” bebernya.

Baca Juga: Kapendam 17 Cendrawasih Bantah Markas Kodim Deiyai di Papua Tengah Diserang OPM

Hal terpenting menurutnya adalah pemerintah segera duduk bersama untuk membahas bentuk penanganan terhadap OPM.

“Jadi utamanya adalah pemerintah segera duduk bersama. TNI adalah kekuatan militer kita, tetapi dalam persoalan ini polisi yang diserahkan di depan sebagai penegakan hukum.”

Koordinasi dan sinergitas menurutnya perlu lebih ditingkatkan. Terlebih, penyerangan yang terjadi pada Danramil berlokasi di jalan Trans Papua.

“Nah, ini koordinasi, sinergitas, perlu ditingkatkan lagi. Itu diserangnya di Jalan Trans Papua,itu adalah jalan urat nadi pembangunan ekonomi kita.”

“Kalau perlu di sana harus ada lebh banyak lagi patroli, dan bukan hanya patroli saja, tetapi patroli yang juga memiliki kemampuan untuk tempur juga,” harapnya.

Bobby juga menyoroti pelabelan terhadap kelompok tersebut.

“Jadi ini akan ada turunan SOP-nya, ini yang perlu disiasati atau mungkin diubah. Kalau di depannya tetap penegakan hukum bagaimana, tetapi kalau operasi militer ya sampai saat ini saya masih melihat pemerintah memilih tidak ada operasi militer.”

Baca Juga: Penjelasan Panglima TNI dan Kadispenad soal Perubahan Nama KKB jadi OPM

“Tetapi ini perlu juga ada alternatifnya, jangan sampai tidak diubah pendekatannya, kejadian berulang-ulang sampai nanti adanya korban menjadi lebih banyak,” tegasnya.