Tim Hukum Ganjar-Mahfud: Kita Perlu Audit Bansos

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, menyebut bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) jelang pencoblosan Pilpres 2024 perlu diaudit.

Menurut dia, dengan adanya audit tersebut akan terlihat apakah penyalurannya sudah sesuai dengan aturan atau belum.

“Teman-teman mungkin setuju dengan saya bahwa kita perlu melakukan audit pelaksanaan bansos. Audit itu menandakan akuntabilitas,” kata Todung di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Baca Juga: Tim Ganjar-Mahfud soal Politisasi Bansos: Banyak Hal Strategis yang Harus Diungkap [BREAKING NEWS]

Ia mengatakan, usulan dilakukannya audit bansos itu bukan sebuah prasangka buruk atas kebijakan tersebut. 

Namun, pihaknya ingin memastikan bahwa penerima dari bansos itu sudah tepat sasaran. 

“Kita tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah. Tapi audit itu transparansi demi keadilan dan untuk kita semua sebagai pembelajaran,” kata Todung.

Todung menegaskan, pihaknya bukan menolak bansos, tapi banyak hal yang perlu diperbaiki agar bantuan ini dapat berlangsung lebih baik.

“Jadi kita tidak menolak bansos, kita setuju bansos. Tapi banyak hal-hal strategis perlu kita ungkap, kita diskusikan, tapi nanti sore kita tunggu jawaban lebih jelas,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) tidak mengalami perbedaan yang signifikan selama 2019-2024.

Hal ini disampaikan dalam sidang lanjutan sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024).

Baca Juga: Menko Airlangga saat Jeda Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024: Saya Tidak Mau Bahas Hasil

“Realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019-2024, periode yang sama, Januari-Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos,” ungkap Sri Mulyani, seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV.